October 21, 2014

Transparansi Laporan Dana BOS Pendidikan Dasar Di Kota Malang

Sebagaimana dikehendaki oleh Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan… [more]

Transparansi Laporan Dana BOS Pendidikan Dasar Di Kota Malang Transparansi Laporan Dana BOS Pendidikan Dasar Di Kota Malang

Alokasi Anggaran Program Pendidikan Menengah Kota Blitar

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tanggal 9 Mei 2012 mengamanatkan kepada seluruh… [more]

Alokasi Anggaran Program Pendidikan Menengah Kota Blitar Alokasi Anggaran Program Pendidikan Menengah Kota Blitar

Dirjen Pendidikan Islam terbitkan Pedoman PPDB 2014-2015

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada saat ini perhatian masyarakat lebih banyak terfokus pada persiapan… [more]

Dirjen Pendidikan Islam terbitkan Pedoman PPDB 2014-2015 Dirjen Pendidikan Islam terbitkan Pedoman PPDB 2014-2015

Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan PP 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Dari keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya produk hukum… [more]

Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan  PP 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan  PP 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Keberhasilan Dan Kegagalan Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Pembangunan Bidang Pendidikan

Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai berhasil dalam pembangunan bidang pendidikan, hal ini bisa dilihat… [more]

Keberhasilan Dan Kegagalan  Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Pembangunan Bidang Pendidikan Keberhasilan Dan Kegagalan  Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Pembangunan Bidang Pendidikan

Peranan Pemerintah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Pendidikan Menengah

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2010 adalah berjumlah 20 sekolah yang terdiri dari 13 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri. Untuk mengukur tingkat peranan […]

More Posts from Pemerintah

Mendikbud Keluarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014, tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. “Dikeluarkannya Permendikbud ini karena masih adanya persoalan mengenai penggunaan seragam di beberapa daerah. Harus dipastikan siapapun yang akan sekolah jangan sampai dipermasalahkan mengenai seragam sekolah, khususnya penggunaan seragam […]

More Posts from Sistem Pendidikan Nasional

Abah Anton Tetapkan Besaran Pungutan SMA dan SMK Negeri

Wali Kota Malang, Muhammad Anton akhirnya menetapkan besaran pungutan maksimal pada SMA dan SMK Negeri di Kota Malang. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah ditekennya pada tanggal 30 Juni […]

More Posts from Sekolah

Pungutan Dinilai Cacat Hukum, Kepsek Persilahkan Ajukan Judicial Review

Pengamat Pendidikan di Malang Raya, Mohammad Dawoed menilai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri cacat hukum sejak pembentukannya. Ia berpendapat bahwa seharusnya segala pungutan di daerah yang dibebankan kepada […]

More Posts from Masyarakat