January 21, 2017

Sekolah Gratis

Berawal dari keberhasilan reformasi yang merubah UUD 1945, maka pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan seperti yang berlaku sekarang ini. Kemudian pengurus PGRI seluruh Indonesia mengajukan uji materi APBN ke Mahkamah Konstisusi dan berhasil dengan keputusan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan ayat (4) pasal 31 UUD 1945 mulai tahun 2009. Hal ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat yang sudah berkomitment untuk melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2004-2009.

Departemen Pendidikan Nasio-nal langsung mengadakan berbagai ke giatan antara lain menaikkan dana BOS (bantuan operasional sekolah), pembe rian tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok pada guru yang telah mendapat sertifikat, peningkatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan lain lain.Lalu propaganda sekolah gratispun muncul diberbagai media yang mau tidak mau harus diantisipasi oleh kalangan praktisi pendidikan.

PP 48/2008 yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pendanaan pendidikan telah memberikan rambu-rambu terhadap pungutan beaya sekolah, hal ini didasari oleh maksud untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menikmati pendidikan dasar 9 ta-hun. Untuk mempertegas pelaksanaan PP 48/2008 Mendiknas mengirimkan surat kepada para Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia agar semua SDN dan SMPN harus membebaskan siswa dari beaya operasional sekolah kecuali sekolah sekolah pada katagori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Dalam surat Mendiknas tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah Pro pinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota wajib memenuhi kekurangan beaya operasional sekolah dari APBD masing masing jika BOS dari Departemen Pendi dikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SDN dan SMPN dari pungutan beaya oprasional sekolah. Kebijakan pemerintah pusat ini sempat membingungkan para praktisi pendidikan terutama dikalangan Kepala Sekolah dan pengurus Komite Sekolah, karena Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) telah dibuat dan disahkan sebelum kebijakan ini keluar, mengingat Komite Sekolah adalah organisasi independent yang berfungsi untuk membantu memajukan sekolah. Dengan demikian dapat dikata kan bahwa kebijakan pemerintah telah melanggar kemandirian dan independen si organisasi yang diciptakan dengan keputusan pemerintah juga.



Demikian juga dengan APBD Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, paling tidak dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah wajib untuk melakukan PAK (perubahan anggaran keuangan) untuk melaksana-kan program pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi warganya dengan mengalokasikan 20% APBD untuk anggaran pendidikan diluar gaji guru (PNS).

Bagaimana dengan praktisi pendidikan di Kabupaten Malang menyikapi kebijakan pemerintah ini ? Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah mengirimkan surat kepada para Kepala UPTD dan Kepala SMPN dan Swasta se- Kabupaten Malang yang intinya agar para Kepala Sekolah penerima dana BOS segera mengadakan penyesuaian dengan kebijakan tersebut.

Komite SMP Negeri 1 Lawang telah mengadakan rapat rapat komite pada tanggal 23 Desember 2008 bersa-ma pihak sekolah yang akhirnya membu ahkan keputusan untuk menggratiskan iuran komite yang setiap bulannya sebe-sar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan catatan akan dimonitor selama 3 bulan apakah kenaikan dana BOS itu cukup untuk penyelenggaraan sekolah di SMP Negeri 1 Lawang. Bila nantinya tidak mencukupi maka akan diajukan kepada pihak terkait untuk penyelesaian nya. “Kita turuti dulu himbauan menteri, nanti kalau gak jalan ya kita kembalikan lagi. Kan informasi kekurangan beaya operasional sekolah dibutuhkan oleh PemKab. Jadi kita gak perlu bingung.” Tukasnya pada MP. Sedang Drs.H.Sunaryo Mpd, Kepala Sekolah SMPN 1 Lawang hanya bisa tersenyum dan siap melaksanakan kebijakan sekolah gratis tersebut.(MD).

Leave a Reply

*