August 30, 2014

Dewan Pendidikan Kab Malang

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam dunia pendidikan yang meliputi peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam menjalankan peran sertanya dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, masyarakat dapat berperan serta melalui Komite Sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dapat dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sedang Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dapat dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingan nasional, propinsi dan kabupaten.

Untuk melegalisir peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan tersebut, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Nomor 044/U/2002 yang mengatur tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Komite sekolah dibentuk dengan tujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan oprasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, menciptakan suasna dan kondisi transparan, akuntable dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Komite sekolah dapat berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Dewan Pendidikan dibentuk dengan tujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Guna meningkatkan peranserta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dipenghujung tahun 2008 kemarin telah dapat ditetapkan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Malang untuk periode tahun 2008-2012 dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/480/KEP/421.013/2008 yang ditandatangi oleh Bupati Malang pada tanggal 15 Desember 2008.

Dalam surat keputusan Bupati Malang tersebut diuraikan tugas Dewan Pendidikan Kabupaten Malang sebagai berikut: (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,(1) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah, DPRD berkenaan dengan penye-lenggaraan pendidikan yang bermutu (3) Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, (4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah / DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan Kepala satuan Pendidikan serta kriteria fasilitas pendidikan dan hal hal lain yang terkait dengan pendidikan, (5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dan (5) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Dengan telah disahkannya pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Malang periode 2008-2012 itu diharapkan pembangunan penyelengga raan pendidikan di Kabupaten Malang dapat berjalan lebih baik dan lebih berkembang. Mampukah Dewan Pendidikan Kab Malang melaksanakan tugasnya itu ? Masyarakat sedang menunggu kiprah pengurusnya sehubungan dengan ada nya penggratisan beaya pendidikan di SDN dan SMPN sesuai dengan surat Mendiknas No.186/MPN/KU/2008 tanggal 2 Desember 2008 yang dituju-kan kepada Gubernur dan Bupati selu ruh Indonesia. (MD).

Related posts:

  1. Mengenal Lebih Dekat Dinas Pendidikan Kab Malang
  2. Program Dinas Pendidikan Tahun 2009
  3. Kab Malang Minim Sekolah Berstandar Internasional
  4. Mencoba Memahami PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Comments

  1. dally says:

    ass pengurus dewan pendidikan kab malang yth, saya adalah pengelola dewan pendidikan propinsi Bengkulu, kami melihat kiprah dewan pendidikan kab malang cukup eksis, hal ini mengundang rasa ingin tahu lebih dalam tentang program kerja dan eksistensi dewan pendidikan kab malang lebih dalam, karenanya mohon jika tidak keberatan, kami mohon informasi lebih banyak tentang kiprah dewan pendidikan kab malang sebagai bahan menyusun program kerja dewan pendidikan propinsi Bengkulu yang baru terbentuk, trims atas berkenannya dan advisnya ditunggu

Leave a Reply

*