March 24, 2017

DPRD Kab Malang Memilih "Bungkam"

Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional melalui suratnya No 186/MPN/KU/2008 tertanggal 2 De sember 2008 untuk menggratiskan beaya operasional sekolah SD dan SMP Negeri seluruh Indonesia telah menghebohkan pejabat dan praktisi pendidikan di Malang Raya. Redaksi melayangkan surat kepada para wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Malang, masing masing kepada Ketua DPRD yang tindasannya disampaikan kepada para wakil ketua DPRD Kabupaten Malang.

Surat No.014/MP/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tersebut berisi permintaan dan konfirmasi berita tentang :
(1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang sehubungan de ngan adanya kewajiban memenuhi kekurangan beaya operasional seko lah dari APBD, bila BOS dari Depar temen Pendidikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan SD dan SMP Negeri.
(2) Apakah ada rencana un tuk melakukan perubahan anggaran keuangan (PAK) dengan adanya kebijakan Mendiknas tersebut ?
(3) Apakah surat Menteri Pendidikan Nasional tersebut mem punyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakannya, mengingat Menteri Dalam Negeri tidak diberi tindasannya.

Sampai dengan hari ini pihak pimpinan DPRD Kabupaten Malang belum juga memberikan konfirmasi berita sebagaimana diharapkan oleh khalayak ramai. Demikian pula dengan Komisi B yang membidangi masalah pendidikan, dengan surat Nomor 009/MP/I/2009 ter tanggal 27 Januari 2009 yang berisi per mintaan/konfirmasi berita mengenai :
(1) Kebijakan Pemerintah Kabupa ten Malang yang diwajibkan untuk meme nuhi kekurangan beaya operasional sekolah dari APBD, bila BOS dari Depar temen Pendidikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan SD dan SMP Negeri.
(2) Dengan kewajiban tersebut pa da point (1), apakah ada kemungkinan untuk mengadakan PAK ?
(3) Apakah kebijakan Menteri Pendidikan Nasional itu sudah tepat, mengingat hanya sekitar 10 s/d 20% masyarakat miskin yang bersekolah di SD dan SMP Negeri ?

Senada dengan pimpinan DPRD Kabupaten Malang, maka Komisi B yang membidangi masalah pendidikan ini memilih hal yang sama yaitu tidak memberikan komentar alias membungkam. Sebagaimana diketahui bersa ma bahwa kebijakan Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 186/MPN/KU/2008 adalah untuk menggratiskan beaya operasional sekolah SD dan SMP Negeri diselu ruh Indonesia, maka sepatutnya pihak DPRD Kabupaten Malang ikut kiprah membantu masyarakat kecil dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, terutama rakyat kalangan bawah atau masyarakat miskin.



Sampai saat ini Redaksi belum menerima konfirmasi apapun dari pihak DPRD Kabupaten Malang se hubungan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Haruskah Re daksi memberikan surat lagi kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi B Kabupaten Malang agar masalahnya segera selesai dan masyarakat tidak lagi bingung. Berdasarkan hasil pantuan MP, ternyata masih banyak Kepala Seko lah yang belum menggratiskan bea ya operasional sekolah pada bulan Januari dan Pebruari 2009 dengan berbagai alasan. Akan tetapi dengan belum siapnya Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Malang untuk memenuhi kekurangan beaya operasional sekolah dari APBD Kabupaten Malang, maka sudah selayaknya DPRD mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat yaitu dengan mengusulkan adanya perubahan anggaran keuangan agar kebijakan Mendiknas menggratiskan beaya operasional sekolah pada SD dan SMP Negeri terlaksana.

Kalau pada saat-saat dimana rakyat membutuhkan para wakilnya untuk berbicara membela kepenting an rakyat dengan digratiskannya beaya sekolah, ternyata para wakil rakyat tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Maka dapat dipas tikan pemilihan umum yang dilaksa-nakan pada bulan April 2009 nanti rakyat juga tidak mau memilih mereka mereka yang saat ini duduk di lembaga terhormat DPRD Kab Malang. Semoga menjadi perhatian bagi anggota DPRD Kabupaten Malang, untuk memperhatikan kepentingan rakyat dalam bidang pendidikan ini; terutama kebijakan penggratisan beaya sekolah. (MD/MP)

Leave a Reply

*