September 21, 2017

Kab Malang Minim Sekolah Berstandar Internasional

Seputar pungutan beaya yang dibebaskan untuk sekolah SD dan SMP Negeri di seluruh Indonesia dengan di berlakukannya PP 48/2008 dan Surat Mendiknas nomor 186/MPN/KU/2008 tentang Biaya Operasional Sekolah yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, membuat nasib Pemerintah Kabupaten Malang semakin rumit.

Dalam poin ke 5 surat tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan beaya operasional dari APBD-nya masing masing, jika dana BOS dari Departemen Pendidikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan beaya operasional sekolah.

Pasalnya saat ini di Kabupaten Malang hanya ada 2 sekolah yang berstandar Internasional yaitu SMP Negeri 1 Singosari dan SMK Negeri Singosari. Artinya hanya ada 1 SMP Negeri dari 65 SMP Negeri di Kabupaten yang diperbolehkan melaku kan pungutan kepada orang tua siswa.

Seperti diketahui saat ini beban APBD Kabupaten Malang untuk memba yar gaji guru (PNS) sudah sekitar 35% dari total APBD, sedangkan anggaran untuk program pelayanan pendidikan belum mencapai 6%. Kalau surat Mendiknas tersebut dipatuhi oleh PemKab Malang berart kekurangan beaya operasional sekolah dari 1.171 SDN dan 64 SM PN yang ada di Kabupaten Malang harus ditanggung oleh PemProp dan Pemkab Malang.



Untuk mengurangi beban tersebut Bupati Malang harus memacu programnya agar sekolah berstandar Internasional di Kabupaten Malang meningkat bahkan kalau bisa semuanya. Terbitan selanjutnya MEDIA PENDIDIKAN akan meminta komentar pihak Pemkab dalam masalah tindak lanjut Surat Mendiknas.

Leave a Reply

*