March 25, 2017

Kontroversi Surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008 dengan Peraturan Perundang Undangan

Peranan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak jaman penjajahan Belanda sampai dengan hari ini masih sangat besar. Penyelenggaraan pemerin tahan negara pada dewasa ini maju dan berkembang berkat dukungan peranserta masyarakat secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Mungkinkah peranserta masyarakat ini akan dihapuskan dalam sejarah berikutnya ?

Dalam memerdekaan diri dari cengkeraman penjajah Belanda, para pejuang selalu mendapatkan perlakuan yang istimewa. Masya rakat secara sukarela, bersatu padu mendukung tercapainya kemerde kaan dengan mengorbankan harta benda bahkan nyawa sekalipun. Kini setelah menikmati kemerdekaan selama 63 tahun, dimana pemerintah yang mendapat mandapat mandat dari seluruh lapisan masyarakat telah mulai agak menjauh dari memikirkan kepentingan masya rakat. Satu demi satu peranserta masyarakat mulai dicoba untuk dikikis, dikebiri bahkan bila perlu dihilangkan sama sekali.

Hasil pembangunan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang hampir mencapai puncak kejayaan bangsa, mulai diarahkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang jauh dari amanat proklamasi kemerdekaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan seolah-olah adalah merupakan hasil dari pemegang kekuasaan, padahal semua dana untuk membeayai pembangunan tersebut diperoleh dari masyarakat. Salah satu amanat dibentuk nya pemerintahan sebagaimana tertuang dalam aline ke-empat Pembukaan UUD 1945 adalah MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, telah diuraikan dalam pasal 31 dan diperkuat dengan pasal 28 C. Kemudian untuk meletakkan dasar aturan yang pagu dalam melaksanakan amanat tersebut juga telah dikeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat aturan aturan pokok pelaksanaan penyelenggaran pendidikan nasio nal.

Dari berbagai permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan nasional, ada aturan mengenai pendanaan pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan dengan jelas dalam pasal 46, bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hasilnya, saat ini bisa dilihat pembangunan bidang pendi dikan semakin pesat dengan adanya peranserta masyarakat (orangtua/ wali peserta didik) menyalurkan dananya yang diprakarsai oleh Komite Sekolah. Perubahan status dari sekolah non-standar menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN), bahkan sampai Sekolah Standar peranserta orangtua / wali murid dari SD, SMP maupun SMA. Pemba ngunan ruang kelas baru, ruang Laboratorium, pemagaran sekolah, penyediaan peralatan sekolah bahkan sampai pembangunan indoor dan aula sekolahpun semua nya kebanyakan didanai dari peran serta masyarakat.

Kemudian ketika semuanya sudah jadi, tiba-tiba pemerintah melalui mengeluarkan kebijakan yang menghapus peranserta masyarakat melalui surat Menteri Pendidikan Nasional No.186/MPN /KU/ 2008 tertanggal 2 Desember 2008. Dalam poin 5 surat tersebut, masyarakat se-olah olah tidak diperkenankan untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SD dan SMP Negeri. Semua pendanaan pendidikan di SD dan SMP Negeri akan ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dibebaskan alias digratiskan. Propaganda sekolah gratispun selalu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam berbagai acara dan seluruh lapisan masyarakat menjadi gembira menyambut kebijakan penggratisan beaya sekolah. Permasalahannya, apakah langkah Menteri Pendidikan Nasional dengan mengeluarkan surat Nomor 186/MPN/KU/2008 tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat ?



Dalam pasal 46 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional dikata kan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Demikian pula dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selanjutnya diuraikan dalam kegiatan pokok Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 khususnya bab 27 angka 9 (Bagian IV.27 –16) ternyata lebih menekan kan pada peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyeleng garaan, pembeayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar.

Poin 5 surat Mendiknas tersebut mewajibkan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten / kota untuk memenuhi kekurangan beaya operasional dari APBD masing-masing bila BOS dari Departemen Pendidikan belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan beaya sekolah, sedangkan bawahi pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak diberi tindasan. Mungkinkah para Gubernur dan Bupati / Walikota akan mematuhi poin 5 surat Mendiknas tersebut tanpa adanya koordinasi dari Menteri Dalam Negeri ? Dengan berlakunya otonomi daerah tidak mungkin pemerintah daerah dapat diperintah/ diwajibkan hanya dengan sehelai surat Menteri, apalagi bukan menteri yang berwenang mengkoor dinasikan dan mengendalikan jajaran Departemen Dalam Negeri.

Bila dilihat dari sasaran yang akan dituju surat Mendiknas adalah untuk mengurangi beban dengan menggratiskan pungutan beaya pendidikan pada masyarakat miskin, maka hal ini adalah tidak tepat. Karena yang dapat bersekolah di SD dan SMP Negeri kebanyakan adalah orang orang yang mampu, sedang kan masyarakat miskin kebanyakan hanya dapat menyekolahkan anak anaknya pada sekolah atau madra sah yang dikelola oleh masyarakat / swasta. Prosentase siswa miskin yang bersekolah di SD dan SMP Negeri hanya sekitar 10% sampai 20%, prosentase ini akan semakin menipis bahkan tidak ada sama sekali pada SD dan SMP Negeri di kota-kota.

Kesimpulannya, kebijakan menggratiskan beaya pendidikan pada program wajib belajar sembilan tahun merupakan hal yang meng gembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi kebijakan itu harus tepat sasaran dan dilandasi dengan aturan hukum yang kuat serta tidak menghapuskan peran serta masyarakat dalam pemba ngunan dibidang pendidikan.

Comments

  1. Mudah-mudahan pendidikan indonesia dapat maju terus..
    salam
    Fast Make money to your business

    Nursing Care

Leave a Reply

*