October 18, 2017

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, dimana masalah pendidikan nasional dijabarkan secara terperinci dalam bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang berkualitas.

Permasalahannya adalah tingkat pendidikan penduduk masih rendah, dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi, masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan, fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, kualitas pendidikan relatif masih rendah, pembangunan pendidikan belum dapat meningkatkan kemampuan lulusan, pendidikan tinggi masih mengahadapi kendala pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen pendidikan belum berjalan secara effektif dan anggaran pembangunan pendidikan belum memadai. Sasaran yang akan dicapai kabinet ini adalah meningkatnya taraf pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya efektivitas dan effisiensi manajemen pelayanan pendidikan.

Program pembangunan bidang pendidikan yang akan dilakukan adalah program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan tinggi, program pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program pendidikan kedinasan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, program penelitian dan pengembangan pendidikan dan program manajemen pelayanan pendidikan.

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar hukum kebijakan di bidang pendidikan telah mengisyaratkan perlunya meningkatkan standar nasional pendidikan untuk mengejar ketertinggalan dibidang ilmu pengetahun dan teknologi. Demikian juga dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menjawab sebagian program pembangunan dibidang pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan standar nasional pendidikan, pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP ini dijelaskan secara rinci standar nasional yang harus dicapai yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembeayaan dan standar penilaian pendidikan. Dimana untuk selanjutnya masig masing standar tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pejabat yang terkait dengan masalah pendidikan antara lain para dirjen, Gubernur, Dinas Pendidikan Propinsi, Bupati dan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.



Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan adanya Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) yang berkedudukan di ibukota dan berfungsi untuk mengembangkan, memantau dan melaporkan pencapaian standar nasional pendidikan.

Pemerintah juga melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidkan untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan yang akan dilakukan oleh suatu badan mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Diharapkan akreditasi adalah suatu bentuk akuntabilitas yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; sehingga tujuan akhir pendidikan berupa sertifikasi akan merupakan jaminan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan berbagai peraturan yang ada dalam pembangunan dibidang pendidikan yang intinya menuju tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, maka sangat dibutuhkan kemampuan para pengelola satuan pendidikan (sekolah) untuk menerjemahkan dan melaksanakannya dilapangan. Dalam rubrik Sistem Pendidikan Nasional yang akan dimuat secara berkala dan berkesinambungan ini akan diuraikan dengan jelas dan transparan berdasarkan pendekatan pada regulasi yang ada. Selain itu pendapat para pakar pendidikan terhadap hal ini adanya konsep pengembangan dan hal hal yang menyangkut implementasi di lapangan akan merupakan suatu masukan yang berharga bagi semua pihak yang berkecimpung didunia pendidikan.

Dengan berbagai aturan yang berkaitan dengan maksud untuk mengambangkan dan memajukan pembangunan dibidang pendidikan, sudah selayaknya semua elemen bangsa ini berpartisipasi aktif untuk terus berperanserta mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa. Perlahan namun pasti, cita cita proklamasi sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 akan segera terwujud. Pendidikan yang merupakan unsur penting dalam penyiapan generasi penerus perjuangan bangsa harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Akhirnya hanya tekad, konsep, pendanaan dan waktu jualah yang akan menetukan keberhasilan bangsa ini pada masa mendatang.

Comments

  1. world news says:

    thanks for sharing,, I really like your blog.
    keep it up!!!

Leave a Reply

*