October 18, 2017

Program Dinas Pendidikan Tahun 2009

Ditemui ditengah kesibukan propaganda pendidikan gratis di kantor nya, pria berwajah serius ini masih sempat tersenyum kepada wartawan MP walau ketegangan nampak diwajah nya. Drs. Suwandi, MM, M.Si. Pejabat karier dibidang pendidikan ini akan me maparkan rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam rangka untuk meringankan beban beaya pendidikan bagi masyarakat golongan tidak mampu atau miskin. Berbagai program pembangun an dan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab Malang diarahkan untuk memberikan keringanan beaya sekolah dan pada saat ini sudah dilaksanakan bebas beaya sekolah bagi siswa dari keluarga miskin.

Program program yang telah dilaksanakan antara lain (1) Pelaksanaan program BOS dan BOS Buku pada jenjang SD dan SMP, (2) Pelaksanaan dan pengembangan Program BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) untuk jenjang SMA/SMK/MA, (3) Pengembangan SD/SMP satu atap untuk menampung anak anak dari keluarga miskin diwilayah sulit transportasi, (4) Pengembangan Unit Sekolah Baru (USB) SMP/SMA/SMK Negeri dan (5) peningkatan pemberian bantuan sarana dan prasarana pembelajaran ke sekolah agar dapat meringankan beban orang tua/walimurid.

Kelima program dinas tersebut semata-mata ditujukan untuk melaksa-nakan pelayanan pendidikan yang ber-kualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, khususnya di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Malang. Dukungan pemerintah daerah sangat besar pada dinas yang dipimpin nya, hal terlihat kesigapan para pejabat di kantor Bupati maupun dari DPRD Kab Malang yang selalu memberikan arahan agar semua program pendidikan yang di laksanakan di Kabupaten Malang berjalan dengan lancar.



“Coba, lihat struktur organisasi dan diskripsi jabatan yang telah diperba ruhi dan pengesahan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak Pemerin tah Kabupaten Malang dalam menanga-ni masalah pendidikan di Kabupaten Malang ini, kan ?” Saat ini seluruh pejabat yang ada dikalangan Dinas Pendidikan Kabupa-ten Malang sedang sibuk memahami dan bermusyawarah untuk membuat keputusan seputar surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008. Semua pe-jabat yang ada terlibat untuk mencari solusi yang terbaik bagi terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, tanpa meninggalkan hak hak masyarakat miskin untuk menikmati pendidikan tersebut dengan cara yang selama ini diberlakukan yaitu tanpa bayar alias garis.

Seluruh Kepala SD dan SMP Negeri nampaknya sudah sepakat dari dulu untuk menggratiskan siswa dari keluarga tidak mampu / miskin. Dan memang tidak ada masalah samasekali dalam persoalan ini, akan tetapi kendala yang dihadapi adalah orang2 mampu yang berlagak miskin. Masalah surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 bukannya menjadi persoalan bagi SDN ataupun SMPN, karena dalam surat tersebut disebutkan bahwa seluruh kekurangan Dana BOS dari pemerintah pusat harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang. Yang jelas masing-masing sekolah negeri saat ini sedang memper-hitungkan jumlah kekurangan dana yang akan diperhitungkan kepada Dinas untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Satu persoalan baru lagi, mampu kah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengajukan dan menggolkan cairnya kekurangan beaya pendidikan yang akan datang ? (MD).

Leave a Reply

*