July 24, 2017

Sudah Saatnya Rakyat Menikmati Pendidikan Gratis

Ketika ditemui wartawan Media Pendidikan di rumahnya, Drs H. Betjik Soedjarwoko dengan berpakian santai menyambut dengan ramah. “Monggo, mas. Kalau nggak pagi pagi begini nggak bisa ketemu, soalnya acara saya padat.” katanya sambil menyilahkan duduk. Diajak bicara soal pendi dikan, pria tinggi besar ini dengan sangat antusias membeberkan per masalahan pendidikan yang saat ini tengah menjadi wacana publik.

“Negara Indonesia ini kan kaya, seharusnya dari dulu masalah pendidik an ini mendapat porsi yang memadai, karena khusus masalah pendidikan ini telah diatur dalam UUD 1945. Didalam pasal 31 jelas jelas pendidikan merupa kan kewajiban pemerintah untuk melak sanakannya, dalam rangka mencerdas kan kehidupan bangsa. Jadi kalau saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan menggratiskan pendidikan SD dan SMP Negeri, saya nilai itu hanya sementara saja. Karena nantinya bisa diatur kebijakan yang lebih baik lagi, misalnya pendidikan gratis dari SD, SMP sampai SMA. Jadi saya kira sudah saatnya rakyat menikmati pendidikan gratis.”

Lebih jauh dikatakan, bahwa untuk menyikapi surat Mendiknas nomor 186/MPN/KU/2008 diperlukan langkah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Diperlu kan adanya kesamaan persepsi antar pemerintah dalam melaksa nakan dilapangan, contohnya menghitung berapa kekurangan beaya operasional sekolah pada SD dan SMP Negeri diseluruh kabupaten atau kota, mengadakan sosialisasi kebijakan dana BOS kepada seluruh lapisan masyarakat, mengendalikan pungutan pungutan yang ada disekolah swasta serta memberikan sangsi pada pihak pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Mantan Sekretaris Kabupaten Malang ini juga menyatakan bahwa pengalaman yang dikerjakan sewaktu menjadi pejabat telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa disele saikan dalam menghadapi berbagai pekerjaan, asalkan tetap dilakukan dengan arif dan bijaksana dengan tetap menge depankan kepentingan bersama antara pemerinta dan masyarakat. Koordinasi antara peme rintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dinas terkait sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan pelaksanaan daripada surat Menteri Pendidikan Nasional tersebut.



Selain daripada itu, diperlu kan peran wakil rakyat yang duduk di DPRD kabupaten/kota, DPR propinsi dan DPR-RI untuk ikut serta secara aktif memberikan kontribusinya. Masalah pendidikan adalah masalah bersama antara pemerintah dan rakyat, sehingga sudah sepantasnya dibicarakan oleh keduanya. Jadi pemerintah dan wakil rakyat harus sinergi bekerja sama untuk kepen tingan bangsa dan negara. Oleh karenanya sangat diperlukan ada nya wakil wakil yang tahu situasi daerah yang diwakilinya dan berusaha untuk memperjuang kannya, maka rakyat Indonesia akan menikmati adil, makmur dan sejah tera.

Ketika disinggung tentang pencalonan dirinya menjadi calon anggota DPR-RI, pria ini menjawab “Umur saya masih belum terlalu tua, badan saya masih sehat, pikiran saya masih fresh dan adanya keinginan untuk membantu masyarakat di Malang Raya ini melalui parlemen/legislatif, sehingga nanti nya masyarakat Malang Raya ini akan betul betul sejahtera. Harapan saya semua pihak dapat merestui nya. Dan saya punya pengalaman kerja lama menangani berbagai masalah di Kabupaten Malang ini. Karena itulah saya terpanggil. Harapan saya, masyarakat Malang Raya merestui pencalonan saya.” Harapannya kepada masyarakat Malang Raya.(JIS/MD).

Leave a Reply

*