March 24, 2017

Surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008 Tanggal 2 Desember 2008

Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 186/MPN/ KU/2008 tertanggal 2 Desember 2008 ditandatangani langsung oleh Prof Dr Bambang Sudibyo MBA yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati / Walikota seluruh Indonesia (gambar inzet) yang sempat menggegerkan dunia pendidikan tersebut, ternyata perihalnya hanya menyebutkan Bantuan Operasiobal Sekolah (BOS) TA 2009.

Isi surat Mendiknas tersebut berisi penyampaian bahwa Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk anggaran 2009 dinaikkan rata-2 sebesar 50% dari tahun anggaran 2008 disertai dengan rinciannya. Disebutkan pula disitu pertama, Jumlah satuan beaya BOS tersebut termasuk untuk pembelian buku teks yang ketentuannya lebih lanjut akan diatur melalui petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,

Kedua, dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009 semua sekolah SD dan SMP Negeri harus membebaskan siswa dari beaya operasional sekolah kecuali sekolah pada katagori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Ketiga, Pemerintah propinsi dan Kabupaten/Kota mengendalikan pungutan beaya operasional di SD dan SMP Swasta sehingga dari keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD dan SMP swasta bebas dari pungutan untuk beaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu.

Keempat, Pemerintah Propinisi dan Kabupaten/Kota wajib mensosialisa sikan dan melaksanakan kebijakan BOS 2009 serta memberikan sangsi kepada pihak yang melanggarnya.
Kelima, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib memenuhi keku rangan beaya operasional dari APBD masing masing, jika BOS dari Departemen Pendidikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan beaya operasional sekolah.

Beberapa tanggapan masyarakat yang masuk ke kantor redaksi Media Pendidikan menyatakan sangat mendukung adanya kebijakan menggratiskan biaya pendidikan di SD dan SMP Negeri, karena hal ini meru pakan hal yang sangat meringankan beban masyarakat terutama golongan yang tidak mampu. Akan tetapi ada juga yang menyatakan kebijakan tersebut kurang mengenai sasaran, karena saat ini justru yang sekolah di SD dan SMP Negeri kebanyakan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas. Apalagi dikota kota besar, SD dan SMP Negeri merupakan sekolah kelas elite. Ada juga kelompok masyarakat yang menilai kebijakan Mendiknas dengan menggratiskan SD dan SMP Negeri bernuansa politis dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum. yang timbul dimasyarakat merupakan hal yang biasa di jaman demokrasi yang sedang dinikmati oleh bangsa ini.



Seorang ustadz bahkan mengatakan ketika Allah akan mengeluarkan kebijakan menciptakan Adam, maka para malaikatpun mengaju kan usulan atau pendapat yang berbeda dengan maksud dan kehendak Allah. Akan tetapi Allah memaklumi keadaan itu dan mengadakan test-case untuk mengetahui apakah kebijakan Allah yang keliru atau pendapat para malaikat itu yang tidak benar. Dan semuanya jadi

Bermacam-macam pendapat bahwa kebijakan Allah-lah yang benar. Sedangkan malaikat yang menjadi provokator akhirnya dihukum oleh Allah sehingga menjadi Iblis.
Pertanyaannya, apakah bangsa ini juga akan mencoba untuk menilai kebijakan pemerintah menggratiskan beaya operasional sekolah SD dan SMP Negeri sebagaimana para malaikat itu juga mencoba menilai kebijakan Allah ?

Yang jelas Mendiknas bukanlah Tuhan, beliau juga adalah manusia seperti warga negara yang lain. Negara kita adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi adanya perbedaan diantara warganya, oleh karenanya terbuka pintu yang sangat lebar untuk mencoba menilai kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan Menteri Pendidik an Nasional.

Apapun kebijakan yang dikeluar kan pemerintah yang menyenangkan rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu, maka hal ini patut disebut kabar gembira dan menyenangkan sekali. Mungkin pemerintah menyadari bahwa saat inilah rakyat harus bergembira ria dapat menyekolahkan anaknya tanpa ada pungutan yang memberatkan.

Kini bola sudah dilempar oleh pemerintah dan kita tinggal menunggu siapa saja yang dapat menggunakan haknya sebagai warga negara untuk berdemokrasi dengan mengajukan pendapat yang berbeda melalui prose-dur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah melalui jalur politik, jalur musya warah atau bilamana perlu melalui jalur hukum. Semua bisa dilakukan, yang penting dilaksanakan sesuai koridor hukum yang berlaku dan santun. (MD)

Comments

  1. okelah klo begitu

  2. world news says:

    thanks for sharing!!

    keep it up!!

  3. bakrbluk says:

    nice info SOB :)

Leave a Reply

*