December 17, 2017

Tanggapan Pemkab Malang Terhadap Surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam menanggapi surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 yang intinya menggratiskan beaya sekolah pada SD Negeri dan SMP Negeri terhitung sejak bulan Januari 2009 ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang memberikan penjelasan sebagai berikut :
(1) Mengenai kebijakan Pe merintah Kabupaten Malang yang diwajibkan untuk memenuhi kekura ngan beaya operasional dari APBD, merupakan kebijakan Pimpinan Dae rah bersama DPRD yang masih me merlukan pembahasan dengan mem pertimbangkan segala aspek, seperti kemampuan APBD dan peranserta masyarakat dalam pembangunan dunia pendidikan.
(2) Mengenai rencana PAK (perubahan anggaran keuangan) bila terjadi kekurangan dana dalam pengelolaan SD Negeri dan SMP Ne geri, juga merupakan kebijakan Pim pinan Daerah & DPRD berdasarkan hasil evaluasi anggaran berjalan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penjelasan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kabu paten Malang tersebut dikirimkan melalui surat Nomor 050/199/421. 202/2009 tertanggal 3 Februari 2009, dimana tindasannya disampaikan kepada Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dr. Nehrudin, SE., MM juga menjelaskan secara transparan pada Media Pendidikan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah sangat mendukung sekali adanya peranser ta masyarakat dalam dunia pendidik an, karena saat ini kemampuan ang garan keuangan Pemerintah Kabupa ten Malang sangat terbatas. Apalagi dengan adanya penyiapan kantor baru Pemerintah Kabupaten Malang yang terletak di Kepanjen. Saat ini, dalam APBD Kabu paten Malang Tahun 2009, alokasi anggaran keuangan untuk Dinas Pen didikan Kabupaten Malang secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 40% (empat puluh prosen). Kalau harus dibebani untuk memenuhi sekolah SD Negeri dan SMP Negeri se Kabupaten Malang, mungkin masih memerlukan pembahasan di level pimpinan daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada

AROGANSI INSPEKTUR
SKabupaten Malang

Sementara itu pihak Inspektur Kabupaten Malang ketika dihubungi sampai 3x surat permintaan konfirmasi berita sehubungan tugas pengendalian yang harus dilakukan dengan adanya surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008, sampai berita naik ke percetakan masih belum memberikan tanggapan dan konfirmasi. Surat Pimpinan Redaksi Media Pendidikan yang pertama Nomor 005/MP/I/2009 tertanggal 20 Januari 2009 berisi konfirmasi berita tentang kebijakan Pemkab Malang dalam pengendalian pungutan beaya operasional sekolah dan pemberian sangsi bagi sekolah yang melanggar. Surat kedua Nomor 11/MP/I /2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal yang sama dengan surat per tama. Surat ketiga Nomor 022/MP/ II/2009 tanggal 2 Februari 2009, perihal yang sama dengan surat pertama dengan tindasan kepada Dewan Pers di Jakarta.



Masalah Kabupaten Malang ini telah dikonsultasikan ke Dewan Pers oleh Pimpinan Redaksi, untuk dapatnya di berikan sangsi sebagaimana tercan tum dalam pasal 18 (ayat) 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS Pimpinan Redaksi, untuk dapatnya di berikan sangsi sebagaimana tercan tum dalam pasal 18 (ayat) 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS. Pimpinan Redaksi sangat berharap agar semua elemen masya rakat saling menghormati dan melak sanakan Undang Undang sebagai mana mestinya, terutama para pejabatnya. Sebagaimana dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Malang yang telah enggan memberikan kon firmasi berita tentang kebijakan Men teri Pendidikan Nasional, padahal yang dikonfirmasikan masih sebatas kewenangan yang diberikan undang undang kepadanya.

Pasal 20 (ayat) 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dgn tegas menyebutkan bahwa penye lenggaraan pemerintahan berpedo man pada Asas Umum Penyelengga raan Negara antara lain Asas kepastian Hukum, Asas tertib penye lenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas pro porsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, Asas effisiensi dan Asas Efektivitas. Selain itu, pasal 7 (ayat) 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberi kan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewena ngannya kepada pemohon informasi publik, selain yang dikecualikan.

Sebagaimana tertulis dalam editoral, dimana Redaksi Media Pendidikan akan selalu menerima nasehat pak Ustadz dan pertimbangan peraturan perundang-undangan dalam mencari dan menyebarkan informasi, maka Redaksi akan mencari solusi yang terbaik. Insan Pers dalam melaksa nakan tugasnya selalu berpedoman pada undang undang tentang Pers dan kode etik jurnalistik, sebaliknya apakah arogansi Inspektur Kabupaten Malang dengan tidak memberi konfirmasi berita yang diminta sudah berlandaskan hukum yang kuat. Untuk itulah Redaksi saat ini telah menugaskan kuasa hukumnya untuk mempelajari arogansi dari Inspektur Kabupaten Malang, bila perlu mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan di samping Dewan Pers. Bukankah dalam masa reformasi diperlukan adanya peja bat-pejabat yang reformist ? Dengan catatan bahwa apa yang dila kukan Redaksi adalah sebatas mem berikan pelajaran terhadap segala bentuk arogansi tanpa mempunyai landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. (MD/MP).

Comments

  1. nice post

Leave a Reply

*