May 22, 2017

Benarkah Musrenbang Kab Malang Belum Mengakomodir Reformasi Bidang Pendidikan

Pada tanggal 31 Maret 2009 yang baru lalu, Pemerintah Kabupaten Malang kembali gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk kesekian kalinya. Tema pembangunan tahun 2010 adalah Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Pelayanan Publik. Hadir dalam kesempatan ter sebut Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Perwakilan Bappeprop, Bakorwil III Malang, Perwakilan dari BUMN dan BUMD, seluruh Kepala SKPD, Sekretaris Daerah dan Asis ten, Ketua dan anggota DPRD Kabu paten Malang serta berbagai organi sasi masyarakat.

Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Jawa Timur yang dalam sambutannya merumus kan 4 hal penting untuk di masukan dalam MUSRENBANG tahun ini, antara lain (1) masalah pelayanan dasar terutama dibidang pendidikan dan kesehatan; (2) masalah pemba ngunan bidang agro; (3) masalah peranan perempuan dan (4) masa lah lingkungan hidup. Adapun tujuan diseleng gara kannya MUSRENBANG adalah agar terlaksanakanya musyawarah antara Pemkab Malang dan stake holder terkait disepakatinya prioritas perencanaan kerja Kabupaten Malang Tahun 2010, penyamaan persepsi tentang tentang peren canaan pembangunan dan anggar an tahun 2010 serta sinkronisasi agenda dan prioritas pemba ngunan provinsi, nasional dan stake holder lain-nya yang ada di kabupaten Malang.

Dalam MUSRENBANG terse but diisi materi dari beberapa pakar termasuk Kepala Bappekab Kabu paten Malang DR Nehrudin. Selain materi juga digelar rapat kelompok untuk menetapkan kebijakan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Malang pada tahun 2010 mendatang.

Dalam pantuan dan hasil evaluasi tim redaksi terhadap materi MUSRENBANG Pemkab Malang tersebut, ternyata didalamnya tidak menyertakan himbauan Mendiknas untuk menggratiskan SD dan SMP Negeri artinya tidak ada perenca na an untuk melaksanakan surat Mendiknas No.180/MPN/ KU/2008 tersebut. Padahal Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya jelas mengharap kan 4 hal yang perlu di perhatikan dalam pembuatan perencanaan pembangunan, dimana yang pertama adalah masalah pela yanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan. Harapan Gubernur tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh Pemkab Malang dengan mengada kan beberapa peruba han seperlu nya sehingga terjadi sinkronisasi antara Pemkab Malang dengan Gubernur Jawa Timur, dimana masalah pelayanan dasar pendi dikan dan kesehatan seharusnya lebih diprioritaskan. Akan tetapi konsep pelaksanaan MUSRENBANG yang telah dibuat dan direncanakan oleh Pemkab Malang untuk memprioritaskan bidang yang lain tetap harus didahulukan.



MUSRENBANG adalah proses untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang berakhir dengan perencanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, sehingga hasil akhir daripada pelak sanaannya adalah susunan APBD Kabupaten Malang Tahun 2010. Oleh karena itu selayak nya Pemkab Malang lebih meneliti lagi dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan musrenbang, apakah mungkin ada perkembangan baru yang harus diprioritaskan dalam pembangunan dimasa mendatang. Dilihat dari dasar hukumnya saja ternyata masih belum lengkap, karena Pemkab Malang tidak men jadikan UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang juga sangat berkaitan dengan masalah perencanaan pemba ngunan, utamanya anggaran bela nja pembangunan di bidang pendi dikan.

Reformasi pendidikan telah mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalo kasikan dana pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan beaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Oleh karena itu seharusnya Pemkab Malang dalam menyelenggarakan musrenbang menjadikan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 23 tahun 2003 pasal 49 ayat (1) sebagai dasar hukumnya. Dengan demikian berarti Pemkab Malang telah melaksanakan atau setidak-tidaknya mendukung pelaksanaan reformasi pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Alasan yang diberikan adalah adanya surat edaran Mendagri No.903/2706/SJ tanggal 8 September 2008. Demikian hasil konsfirmasi berita dengan Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Malang. (Tim Redaksi)

Leave a Reply

*