March 25, 2017

Reformasi Bidang Pendidikan Berjalan Sebatas Aturan

Kalau menyimak UUD 1945, mulai dari pembukaan sampai dengan pasal-pasalnya bisa dibaca amanat yang terkandung didalam nya. Pendidikan yang merupakan usaha untuk mencerdaskan kehi dupan bangsa sebagaimana ter cantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa diben tuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia ini semata-mata adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebelum adanya reformasi, pemerintah orde-baru menyibukkan diri dengan pelaksanaan pemba ngunan dibidang ekonomi. Konsentrasi pembangunan nasio nal hanya difocuskan pada peningkatan kegiatan ekonomi dengan alasan pemerintahan orde-lama telah menyengsarakan rakyat dengan meninggalkan warisan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa dengan didukung tokoh-tokoh reformist berhasil menggulingkan pemerintahan orde-baru. Semua aturan yang menyeng sarakan rakyat satu demi satu dirubah dan pada puncaknya terjadilah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Salah satu perubahan yang mendasar dibidang pendidikan adalah peningkatan kegiatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga diatur dalam UUD 1945.

Dalam pasal 31 ayat (4) dinyatakan negara memprio ritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh prosen) dari anggaran penda patan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akan tetapi sejak tumbangnya orde baru sampai dengan tahun 2008, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memenuhi amanat tersebut dengan berbagai alasan yang pada intinya masih banyak hal hal yang perlu mendapatkan penyelesaian lebih dahulu.

Akhirnya pengurus PGRI Pusat bersama dengan seluruh pengurus daerah mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi dengan satu tuntutan agar pemerintah segera memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yaitu mematok anggaran pendi dikan nasional sebesar 20% diluar gaji guru dan PNS dilingkungan aparat penyelenggara pendidikan. Gugatan dimenangkan oleh pengurus PGRI dan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2009 telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari jumlah belanja negara. Pada tahun 2009 pemerintah pusat telah memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) UUD 1945, akan tetapi pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota belum meme nuhinya. Hal ini berarti pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten /kota belum mau mengalokasikan anggaran dibidang pendidikan sebesar 20% dengan berbagai alasan.

Dalam pasal 27 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempu nyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena nya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah seharusnya melaksanakan UUD 1945 dengan cara mengalokasikan anggaran belanja untuk pendidikan diluar gaji guru dan PNS sebesar 20% dari total anggaran. Kenyataannya sampai hari ini pemerintah daerah banyak yang belum melaksanakan amanat pasal 31 ayat (4) tersebut dengan alasan alokasi anggaran untuk membayar gaji guru dan PNS dikalangan pendidikan sudah melampaui 20%, bahkan ada yang sudah mencapai 40%. Belum lagi adanya program program pemba ngunan yang menjadi prioritas daerah masing masing.



DPRD Propinsi maupun Kabupaten / Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahana daerah, dalam pasal 45 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan. Wakil-wakil rakyat ini mempunyai 3 fungsi yaitu i legislasi, anggaran dan penga wasan (pasal 41), akan tetapi nyatanya APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah tetap disetujui walaupun anggaran bidang pendi dikan tidak mencapai 20% dari total anggaran dengan alasan yang sa ma dengan Kepala Daerah.

Permasalahannya adalah, sampai kapankah realisasi alokasi anggaran pendidikan diluar gaji guru dan PNS pendidikan mencapai 20% ? Untuk menjawab hal ini diperlukan koordinasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, utama nya para Kepala Daerah dan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyamaan persepsi bidang pendidikan sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka menyiapkan generasi muda penerus perjuangan bangsa dari berbagai elemen bangsa amat mutlak diperlukan. Menciptakan pelaksanaan pendidikan yang ber kualitas yang didukung semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dengan berhasilnya pasangan KARSA menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui proses pemilihan kepala daerah yang baru lalu, harapan masyarakat sedikit agak cerah; mengingat dalam kampanyenya mereka berdua telah menjanjikan APBD untuk RAKYAT. Soekarwo yang dikenal dengan sebutan Pak Dhe Karwo atau Bapak BOS Provinsi Jawa Timur diharap akan membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan dimasa mendatang. Kalau mereka berhasil membawa perubahan, kiranya dapat dicontoh oleh para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Semoga sinar terang di bidang pendidikan akan segera terwujud. (Tim Redaksi MP)

Comments

  1. Miss. Brainy says:

    Seandainya kita sadar..bahwa pangkal pokok dari kemajuan dan moral suatu bangsa sebenarnya bisa dilihat dari seberapa tinggi tingkat pendidikan seseorang dan implementasinya di masyarakat. Adalah 'bullshit' jika ingin meningkatkan kesejahteraan tapi pendidikan kita kurang. 1 M ditangan seorang yg bodoh..akan habis begitu saja untuk poyah-poyah. Berbeda jika 100 ribu ditangan orang yg berpendidikan yg kemungkinan akan menjadi besar karena dibikin usaha. Salut dan mendukung para pemimpin yg mengedepankan pendidikan sebagai primer priority pembangunan…

  2. semoga saja pendidikan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.. amin

Leave a Reply

*