July 24, 2017

Tanggapan Pemprov Jatim Terhadap SK Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008

Berdasarkan hasil konfirmasi berita dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor 042/361/202.4/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan Umum menjelaskan hal hal sebagai berikut : Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibidang pendidikan adalah “Pemerataan dan Percepatan Pendidikan” yang pada tahun 2009 ini difocuskan pada (a) Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun (Wajardikmen 12 tahun); (b) Penuntasan Buta Aksara; (c) Percepatan pening katan rasio SMK terhadap SMA dan Sekolah Bertaraf Internasional.

Terkait dengan pendanaan Bantuan Operasional Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs sejak pertama kali diluncurkan merupa kan program yang sepenuhnya di tanggung oleh Pemerintah Pusat (APBN), sehingga Pemerintah Pro vinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota tidak ada alokasi dana untuk BOS.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan Program Wajib Belajar Pendidikan Mene-ngah 12 Tahun yang kegiatannya adalah pemberian bantuan operasi onal sekolah untuk SMA/SMK/MA yang pendanaannya ditanggung secara sharing antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupa-ten/Kota, namun karena keterbatas an dana untuk sementara ini beaya operasional tersebut hanya dikhu suskan bagi siswa miskin saja.

Selain daripada itu, Pemprov Jawa Timur menfocuskan terhadap penuntasan buta huruf yang jumlahnya sekitar 3,4 juta orang (usia 65 tahun keatas). Jumlah 3,4 juta orang terse but sangat mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, pada tahun 2007 Provinsi Jawa Timur masih berada diurutan ke 19 Nasional. Percepatan peningkatan rasio SMK terhadap SMA juga men jadi focus Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena dengan sema-kin bertambahnya siswa dari SMK diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang beberapa tahun terakhir ini terus meningkat disamping dapat meningkatkan kualitas lulusan pendidikan mene ngah yang mempunyai ketrampilan dan berdaya saing.

Dijelaskan pula, bahwa ber dasarkan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggar an antar unit organisasi, antar kegi-atan dan antar jenis belanja; (c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (d) Keadaan darurat dan (e) Keadaan Luar Biasa.



Disamping itu kemampuan PAD Provinsi Jawa Timur belum bisa dipastikan dapat memenuhi kebutuhan yang ada, termasuk himbauan Mendiknas agar meme nuhi kekurangan BOS, mengingat : (a) Pada saat ini beberapa Kabupa ten/Kota di Jawa Timur sedang terkena musibah bencana alam, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkewajiban memberi kan bantuan; (b) Dengan banyak nya bencana alam (banjir) dibebera pa Kabupaten/Kota otomatis juga akan mempengaruhi stock pangan di Jawa Timur karena terendamnya areal persawahan sehingga petani gagal panen, kondisi ini perlu sege-ra diantisipasi; (c) Krisis global yang melanda dunia yang berdampak pada PHK para buruh serta kembali nya para TKI dari luar negeri otomatis akan menambah jumlah pengangguran di Jawa Timur, sehi ngga perlu segera diantisipasi; (d) Masih adanya program dan kegiat an yang sifatnya lanjutan, sharing serta dana pendamping yang harus disediakan oleh Pemerintah Provin si Jawa Timur terkait program dari Pemerintah Pusat sehingga memer lukan tambahan alokasi dana.

Mengingat hal hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap agar kekurangan dana BOS tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat melalui Peru bahan APBN Tahun 2009, karena beban yang ditanggung oleh Peme rintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah sangat berat.

Mengenai himbauan ada nya keharusan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan surat Mendiknas No. 186/MPN/KU/2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa surat Mendiknas tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Sifatnya hanya berupa himbauan saja yang berarti bahwa bilamana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakannya tidak akan ada sangsi apapun. Demikian disampaikan oleh Dr.Ir. Mulyadi WR, MMT selaku Asisten Administrasi dan Umum kepada redaksi Media Pendidikan tanggal 17 Maret 2009. (MD/MP)

Leave a Reply

*