December 17, 2017

Transparansi Pengelolaan Pendidikan

Saat ini pengelolaan pendidikan di Kabupaten Malang dapat dikatakan masih tertutup bagi masyarakat, terutama dari segi pengelolaan administrasi keuang an. Pihak pengelola satuan pen didikan masih menganggap tabu untuk membuka akses masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, apakah itu pengelolaan Dana BOS atau dana-dana lainnya. Masyarakat sering me ngeluh tentang pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan oleh pihak satuan pendidikan, padahal dalam era reformasi telah diatur kewajiban bagi para penyelenggara negara negara termasuk pengelola satuan pendidikan untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerin tahan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pasal 3 Undang Un dang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang ber sih dan bebas dari KKN dikatakan bahwa asas umum penyelenggara an negara disebutkan meliputi (1) Asas kepastian hukum; (2) Asas Ter tib Penyelenggaraan Negara; (3) Asas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsional itas; (6) Asas Profesionalitas dan (7) Asas akuntabilitas.

Asas Keterbukaan atau Transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara an negara dengan tetap memper hatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Sedangkan asas akuntabili tas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulat an tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian arti kedua asas tersebut didalam penjelasan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut.

Masalah pendanaan pendidikan sebagaimana diatur dalam bab XIII pasal 46 ayat (1) menyata kan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah da erah dan masyarakat. Pengelolaan dana pendidikan diatur dalam pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa pe ngelolaan dana pendidikan berda sarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabi litas publik.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam era reformasi ini pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan seharusnya dilaku kan secara transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan berhak untuk mengetahui seluk beluk dunia pendidikan, terutama masalah pengelolaan dana pendidi kan pada satuan pendidikan.

Hak hak masyarakat untuk mengetahui dan mempergunakan informasi tentang pengelolaan pen didikan ini diperkuat lagi dengan ber lakunya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 ayat (1) Undang Un dang ini menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Sedang kan pada pasal 1 angka 3 disebut kan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non pe merintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.



Dalam Undang Undang ini juga diatur adanya sangsi pidana bagi Pejabat Publik yang tidak mau memberikan informasi yang diminta oleh pengguna informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 52, sedangkan bagi pengguna infor masi publik juga ada sangsi pidana sebagaimana tercantum dalam bab XI dan pasal pasalnya. Demikian pula dalam Pera turan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidik an telah diatur pula prinsip pengelo laan pendidikan pada bab VI yang pada dasarnya meliputi (a) prinsip keadilan; (b) prinsip efisiensi; (c) prinsip transparansi dan (d) prinsip akuntabilitas publik.

Masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan badan publik dalam bidang pendidikan ini telah diatur dalam 3 (tiga) Undang Undang dan 1 (satu) Peraturan Pe merintah disertai ketentuan pidana bagi yang melanggarnya, oleh kare nanya diperlukan pembinaan dan sosialisasi mengenai hal ini kepada pengelola pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Malang. Dalam catatan redaksi ada beberapa badan publik yang masih belum melaksanakan prinsip trans paransi dan akuntabilitas, ketika diminta konfirmasi suatu berita atau diminta data-data tentang pendidik an. Padahal redaksi dari awal sudah menjelaskan bahwa Media Pendidikan terbit dan muncul semata-mata untuk menjembatani kepenti ngan pemerintah daerah, penyele nggara pendidikan dengan masya rakat guna menciptakan suasana yang kondusif dibidang pendidikan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sela lu memberikan data atau informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi sebagian pejabat Pemerintah Kabupaten Malang dan hampir seluruh pengelola dunia pendidikan belum berse dia membuka diri untuk melakukan prinsip penyelenggaraan negara secara transparan dan akuntabilitas sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Transparansi pendidikan merupakan wujud pertanggung jawaban pengelolaan pendidikan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan, oleh karenanya wajib badan publik untuk bersikap transparan kepada seluruh masyarakat. (pimpinan redaksi)

Keywords:

pengelolaan pendidikan

Comments

  1. Bakelbluk says:

    Pk cik numpang lewat ndek Blog

    Iki aq gowo dagangan

    http://flyhalo.com

Leave a Reply

*