December 22, 2014

Pemkab Malang Dirugikan Ratusan Juta

Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap pendirian, penambahan dan atau pengubahan suatu bangunan diwilayah Kabupaten Malang diperlukan terlebih dahulu untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan yang lebih dikenal dengan sebutan IMB.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan telah mengatur lebih jelas tentang maksud dan tujuan serta segala persyaratan untuk mendirikan bangunan diwilayah Kabupaten Malang, termasuk didalamnya pengenaan tarif retribusi yang harus dibayar oleh seseorang atau lembaga yang akan mendirikan bangunan.

Berdasarkan temuan di lapangan ternyata sebelum tahun anggaran 2009, banyak bangunan yang didirikan diwilayah Kabupaten Malang tanpa mengantongi IMB dari Pemkab Malang yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Bangunan bangunan yang didirikan tanpa surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut kebanyakan adalah bangunan gedung dalam katagori angka (19) yaitu bangunan tempat pelayanan pendidikan yang meliputi TK, sekolah dasar, sekolah lanjutan, perguruan tinggi, pendidikan luar biasa dan lain lain.

Dalam pantuan redaksi MEDIA PENDIDIKAN, ditemukan banyak bangunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang masih belum memiliki IMB. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2008 pemerintah telah mengu curkan bantuan untuk pemba ngunan/perbaikan SD dari DAK untuk 202 SD dan MI sebesar Rp.50,5 milyard. Bila SD dan MI penerima dana DAK tersebut membayar retribusi IMB pada saat mendirikan/menambah/merubah ba ngunannya, berapa yang akan diterima oleh Pemkab.

Demikian pula dengan SMP, SMA, SMK yang menerima bantuan pemerintah untuk membangun ruang kelas baru (RKB), Lab Bahasa, Lab Komputer/TIK, Perpus takaan dan bantuan untuk rehab. Bila semuanya membayar retribusi IMB, berapa lagi tambahan yang diterima Pemkab sebagai Penda patan Asli Daerah (PAD). Belum lagi bangunan yang didirikan atas swa daya masyarakat melalui Komite Sekolah.



Kerugian Pemkab atas tidak diterimanya retribusi IMB ini menjadi tanggung jawab siapa ? Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan atau para Kepala Sekolah yang bersangkutan. Ijin Mendirikan Bangunan bukanlah sebatas penarikan retribu si buat pemerintah daerah, namun lebih penting adalah untuk memberi kan keamanan dan keselamatan bangunan itu sendiri. Kalau gedung sekolah dibangun sudah selayak-nya mempertimbangkan keselamat an pengguna bangunan tersebut. Demikian pula kepatuhan para Kepala Sekolah yang bersangkutan terhadap PERDA yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya yang menyangkut masa lah perijinan pada saat mendirikan/ menambah/merubah bangunan di sekolahnya masing masing.

Bilamana pendirian/penambahan/perubahan bangunan yang dilakukan salah satu instansi pemerintah sudah tidak mau mentaati peraturan, maka dapat dipastikan hal ini akan dijadikan contoh bagi masyarakat untuk tidak mentaati semua aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu perlu segera dicarikan solusi yang baik, agar semua pihak dapat menyadari hak dan tanggung jawabnya sebagai bagian daripada aparatur pemerintah yang bertanggung jawab. Pada penerbitan berikut akan diulas tanggapan dari para pejabat Pemkab terkait dengan adanya kerugian tersebut disertai dengan pembahasan dan solusi nya. Semoga para pejabat yang terkait dapat memberikan tanggap-an positif terhadap permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. (SP/ZA)

Related posts:

  1. Tanggapan Pemkab Malang Terhadap Surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008
  2. Benarkah Musrenbang Kab Malang Belum Mengakomodir Reformasi Bidang Pendidikan
  3. Pejabat Eselon dan Kasek di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab Malang Dilantik
  4. Kab Malang Minim Sekolah Berstandar Internasional
  5. Sarana dan Prasarana SDN Lawang 02 Tak Memadai

Comments

  1. deasy says:

    Semoga masalah ini bisa cepat diselesaikan Pemkab Malang!

  2. MisterXWebz says:

    Salut untuk info pendidikannya sob, jarang sekali blogger yang memperhatikan bidang ini,,, maju terus… dan semoga permasalahan Pemkab Malang segera terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

    With smile,
    l
    l
    v
    MisterXWebz

  3. hukum indonesia says:

    maju terus pantang mundur!! Mari kita lancarkan pembangunan di bidang pendidikan

Leave a Reply

*