July 24, 2017

Pendanaan Pendidikan Menurut Mendagri Dalam Surat Edaran Nomor 903/2706/ SJ Tanggal 8 September 2008

Dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di nyatakan dengan jelas bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendiikan nasional. Kemudian dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan beaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lebih lanjut dalam pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah No mor 48 Tahun 2008 dinyatakan bah wa anggaran belanja untuk melaksa nakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara seti ap tahun anggaran sekurang kurangnya dialokasikan 20% dari Belanja Negara. Dan pada pasal 81 ayat (1) dinyatakan bahwa anggar an belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendi dikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya di alokasikan 20% dari belanja daerah.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa berdasarkan paraturan perundang-undangan ter sebut diatas, maka alokasi ang garan untuk melaksanakan fungsi pendidikan (diluar gaji pendidik dan beaya pendidikan kedinasan) ada lah sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 20% dari Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah. Akan tetapi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia rupanya mempunyai penafsiran tersendiri dalam persepsinya yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 903/2706/SJ tertanggal 8 Septem-ber 2008 perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun 2009.

Surat Edaran yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupa ten/Kota se Indonesia itu berisikan hal hal sebagai berikut :
1. Dalam rangka mencer daskan kehidupan bangsa, peme rintah bertekad untuk mereali sasikan kebijakan pendidikan melalui program dan pendanaan secara konsisten dan berke sinambungan dengan mengaloka sikan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada tahun anggaran 2009 se-kurang kurangnya sebesar 20% dari belanja negara dan 20% dari belanja daerah.

2. Untuk menyamakan per-sepsi terhadap alokasi belanja fung si pendidikan dalam Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana butir 1, diper-lukan penjelasan terkait dengan ruang lingkup belanja fungsi pendi dikan tersebut dan pemahaman ter hadap total belanja daerah sebagai dasar dalam penetapan besaran alokasi 20%.

3. Alokasi untuk belanja fungsi pendidikan sebagaimana bu-tir 2, meliputi komponen :
a. Belanja Langsung merupa kan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja honorarium / upah, barang dan jasa dan belanja modal) pada Dinas Pendidikan tidak termasuk belanja untuk pendidikan kedinasan.
b. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
1) Gaji tenaga kependidikan (Guru, Pamong Belajar, Fasilitator, Penilik, Pengawas Sekolah dan Pe ngawas Mata Pelajaran dan sebut-an lain yang sesuai dengan kekhu-susannya);
2) Gaji PNS Dinas Pendidik-an.
3) Bantuan Keuangan Kab/ Kota untuk fungsi pendidikan;
4) Hibah untuk fungsi kepen didikan.
5) Bantuan Sosial (Beasis-wa Pendidikan untuk masyarakat).
6) Otonomi Khusus untuk fungsi pendidikan (NAD & Papua).



4. Total belanja daerah meru pakan total belanja seluruh SKPD tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya.

5. Besaran alokasi fungsi pendidikan sebesar 20% diperhi-tungkan dari total belanja fungsi pendidikan sebagaimana butir 3 di-bagi dengan total belanja daerah sebagaimana butir 4.

6. Sejalan dengan hal tersebut, diminta perhatian Sdr Gubernur, Bupati/Walikota serta pimpinan DPRD untuk mengambil langkah langkah dalam pengaloka-sian dana fungsi pendidikan sesuai kebijakan pemerintah dan amanat peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

Bahkan sebagai penjelasan, dilampirkan pula contoh perhitung-annya sebagaimana tertuang dalam lampiran II Surat Edaran Men teri Dalam Negeri tersebut. Dengan dasar Surat Edaran tersebut Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota me-nyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya masing masing yang intinya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah adalah sudah terma suk belanja tidak langsung yang ter diri dari gaji pendidik dan beaya pen didikan kedinasan.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat APBD Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2009, jumlah anggaran pendidikan secara keseluruhan adalah sebesar Rp.617.860.729.000,00 sedangkan jumlah belanja SKPD yang ada Rp.1.509.170.724.000,00, sehingga jumlah anggaran pendidikan adalah 40,94%. Luar biasa bukan? Akan tetapi bila gaji pendidik dan PNS dilingkungan pendidikan tidak dimasukkan, maka jumlah anggaran belanja bidang pendidikan hanyalah Rp.80.829.100.000,00 atau sekitar 5,35 %. Sehingga amat pantas jikalau Pemerintah Kabupaten Malang akan sangat kesulitan untuk mendukung program pemerin tah melalui Menteri Pendidikan Nasional untuk menggratiskan SDN dan SMPN diwilayah kerjanya. Dengan adanya dilemma tersebut diatas, redaksi akan men-coba untuk menghubungi Pemerin-tah Pusat guna mengklarifikasikan agar tidak timbul kesalah pahaman diantara pemerintah daerah dan masyarakat dalam masalah penda-naan pendidikan. (Tim Redaksi Media Pendidikan)

Comments

  1. malone8 says:

    Touching story of Jakarta artist and younger brother coming to the rescue of elementary school.

  2. buret says:

    semoga dengan dana yang sebesar itu bisa optimal penggunaannya untuk dunia pendidikan di Malang & Indonesia.

  3. RAMDHAN says:

    betapa sulitnya di zaman ini mendapatkan pemimpin yg jujur dan amanaah

Leave a Reply

*