September 21, 2017

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2008

Setelah menyelesaikan pe meriksaan terhadap Laporan Keuangan instansi pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengada kan sosialisasi dengan menyeleng garakan Media Workshop di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Media Workshop ini dilaksa-nakan untuk mensosialisasikan ha sil kerja mereka pada semester II tahun anggaran 2008 kepada masyarakat luas melalui media yang ada dan juga dapat diakses langsung melalui website resmi www.bpk.go.id.

Khusus pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOS dan DAK pendidikan tahun anggaran 2007 dan 2008 diseluruh Indonesia masih ditemukan adanya penyimpangan dari peraturan perundangan yang berlaku, antara lain :

1. Sebanyak 2.592 sekolah ti dak mencantumkan penerimaan dana BOS dan DPL (Dana Pendidik an Lainnya) dalam RAPBS senilai Rp.624,19 milyard, sehingga meng akibatkan akuntabilitas atas berba gai sumber pembeayaan tidak trans paran dan berpotensi untuk disalah gunakan.
2. Sebanyak 47 SD dan 123 SMP pada 15 Kabupaten/Kota belum membebaskan beaya pendi dikan bagi siswa tidak mampu, hal ini menyebabkan tujuan program BOS belum sepe-nuhnya tercapai.
3. Penya-luran dana BOS ke sekolah seko-lah pada 32 pro-vinsi mengalami keterlambatan, menyebabkan da na operasional sekolah tidak ada dan pihak sekolah harus meminjam pada pihak lain untuk keperluan operasional seko lah dan sangat mempengaruhi proses belajar me ngajar di sekolah.
4. Dana BOS dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya, meng akibatkan penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran senilai sekitar Rp.28,14 milyard.
5. Sisa dana BOS tahun 2007 senilai Rp.21,80 milyard dan pendapatan jasa giro direkening penampungan TIM Manajemen BOS provinsi senilai Rp1,59 milyard tidak disetor ke kas negara, menga kibatkan pengendalian atas sisa Dana BOS yang belum disalurkan lemah dan penerimaan negara atas pendapatan jasa giro senilai Rp.1,59 milyard tertunda.
6. Penggunaan dan pertang gung jawaban dana safeguarding tidak sesuai ketentuan senilai Rp.2,40 milyard.
7. Dana Pendidikan Lainnya (DPL) dan barang hasil pembelian DPL belum dimanfaatkan.
8. Penitipan uang pajak senilai Rp.1,21 milyard atas DAK Bidang pendi dikan yang di terima sekolah dikota Jayapura dipergunakan un tuk ke pentingan lain dan sisa dana penitipan yang pajak senilai Rp.423,18 juta belum disetor ke kas negara, sehi ngga penerimaan negara berasal dari pajak kurang diterima senilai Rp1,63 milyard. Dan penggunaan uang pajak senilai Rp.1,21 milyard belum dapat diyakini kebenarannya.
9. Dinas pendidikan kabupa ten/kota melakukan pungutan, pe-motongan dan menerima penyetor an kembali DAK dan DPL dari seko lah senilai Rp.2,13 milyard, menga kibatkan pengelolaan dana senilai Rp.2,13 milyard menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan senilai Rp.1,46 milyard berindikasikan me-rugikan daerah.
10. Aset tetap di sekolah Yang berasal dari sumber dana ban tuan pemerintah pusat dan pemerin tah daerah minilmal senilai Rp.744 milyard tidak jelas status kepemilik an dan pengurusannya, mengakibat kan pemerintah daerah tidak dapat meng-anggarkan beaya pemelihara an atas aset yang dikuasainya kare na belum menjadi aset milik pemerin tah daerah dan resiko penyalah gunaan aset tetap, seperti hilang atau dikuasai pihak yang tidak berhak.



Temuan BPK tersebut merupakan kendala dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang harus ditindaklanjuti, agar cita cita proklamasi 17 Agustus 1945 tidak terhambat oleh tindakan oknum pejabat dikalangan pendidikan. Untuk mengantisipasi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan ini, pada akhir tahun 2008 yang lalu pihak Badan Pemeriksa Keuangan telah mengadakan kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penegakan hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi kan tindak pidana untuk segera dilakukan proses penegakan hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian para pejabat negara harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara / daerah. (MD/MP).

Comments

  1. semoga pihak terkait sadar akan kesalahan yang dilakukannya

  2. didien says:

    ternyata masih banyak penyimpangan keuangan..smoga hukum bisa menjamah penyimpangan ini sehingga rakyat dan negara tidak lagi dirugikan

  3. caride says:

    gila…masih banyak penyimpangan…pemeriksaan seperti ini memang harus sering dilakukan biar semakin sedikit penyimpangan yg terjadi (klo 100% besih kayanya mustahil)

  4. etam grecek says:

    sulit untuk di berantas jika kesadaran sudah hilang….
    pemerintah kadang jadi kambing hitam atas tindakan oknum yg berhati setan…

  5. Rhyzaboy says:

    Dunia memang sudah tua, banyak manusia yang lupa atas Tuhannya,,,

  6. yusrond says:

    pantesan indonesia gak maju-maju .
    ———————————–
    mmm.. kalo wordpress.com, kayaknya gak perlu update . wordpress.com kan beda sama wordpress.org . bedanya, kalo wordpress.org yg ngurus (mulai dari domain sampai hosting) kita sendiri . kalo wordpress.com enggak . udah ada yg ngurus . biasanya, kalo adda sesuatu yg baru, pihak wordpress.com bakal ngasih tau . gituu.. –hehe.. bener gak ya ? — :p
    mending install wordpress sendiri ae mas . cara installnya lihad disini :
    http://www.lecimu.co.cc/2010/03/16/install-wp-gratisand/
    –promosi–

  7. Bang Ical says:

    sundul balik neh gan,
    selalu saja mengecawakan jika mendengar kinerja seluruh orang indonesia di pemerintahan, berbeda dengan perusahaan asing di negara kita, meskipun pelaksananya orang indo, tapi kinerja good.
    barangkali karena tidak ada yang berani menjadi contoh yang baik dengan pengorbanan hasil yang sangat minim.

  8. Mang Umarr says:

    semoga pihak yang terkait bisa sadar, dan insyah dengan apa yang telah dilakukannya.
    dan semoga hukum bisa menyelesaikannya dengan tegas.

Leave a Reply

*