March 24, 2017

Kontroversi Surat Mendiknas Vs Mendagri

Sebagaimana diuraikan pada Media Pendidikan Edisi 3 yang lalu, maka kali ini akan diku pas secara tuntas ketidak sesuaian persepsi tentang pengalokasian anggaran pendidikan pada Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD). Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh prosen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendi dikan nasional. Kemudian pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Na sional menjelaskan bahwa Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan beaya pendidikan kedinasan dialo kasikan minimal duapuluh prosen dari anggaran pendapatan dan be-lanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal duapuluh prosen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimana dalam penjelasannya dikatakan pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Dari kedua undang undang tersebut dapatlah diambil pengerti-an bahwa alokasi anggaran pendidi kan pada APBN dan APBD haruslah minimal 20% dari total anggaran dan diperhitungkan tidak termasuk gaji pendidik dan beaya pendidikan kedinasan. Menteri Dalam Negeri mener bitkan surat Nomor 903/2706/SJ pada tanggal 8 September 2008 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD Propinsi, Ketua DPRD Kabupaten dan Ketua DPRD Kota seluruh Indo nesia, perihal pendanaan pendidik an dalam APBD tahun anggaran 2009.

Dalam suratnya, Menteri Dalam Negeri memberitahukan bahwa alokasi untuk belanja fungsi pendidikan meliputi :
1). Belanja Langsung merupakan untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja honorarium/upah, barang & jasa dan belanja modal) pada dinas pendidikan, tidak termasuk belanja untuk pendidik an kedinasan.
2. Belanja Tidak langsung terdiri dari
- Gaji tenaga kependidikan (guru pamong belajar, fasilitator, pe-nilik, pengawas sekolah, penga was mata pelajaran dan sebut an lain yang sesuai dengan ke khususannya),
- Gaji PNS dinas pendidikan,
- Bantuan keuangan Kab / Kota untuk fungsi pendidikan,
- Hibah untuk fungsi pendidikan,
- Bantuan Sosial (beasiswa pen didikan untuk masyarakat),
- Otonomi Khusus untuk fungsi pendidikan (NAD dan Papua).

Dari sini tampak bahwa Menteri Dalam Negeri telah memasuk kan gaji guru dan PNS dinas pendi dikan dalam APBD, padahal berda-sarkan peraturan perundangannya besaran alokasi anggaran pendidik an 20% itu dihitung diluar gaji guru dan beaya pendidikan kedinas an. Tindasan surat ini dikirimkan kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Pendidikan Nasional, Kepala Bappenas dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang semua nya berkaitan dengan masalah keuangan negara.



Keadaan ini berlangsung cukup lama tanpa ada komplain dari berbagai pihak termasuk BPK sebagai unsur pengawasan keuang an negara. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2008, Menteri Pendidik an Nasional menerbitkan surat No. 186/MPN/KU/2008 yang membe-baskan semua siswa SD dan SMP Negeri dari beaya operasional sekolah, kecuali sekolah yang RSBI dan SBI dan mewajibkan pemerin tah provinsi dan kabupaten/kota untuk memenuhi kekurangan beaya operasional sekolah. Anehnya, tindasan surat ini tidak dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri, sehingga pemerintah daerah masih tetap berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri No.903/2706/SJ tersebut. Dengan kata lain tidak bisa mendukung program pembebasan siswa SD dan SMP Negeri dari beaya operasional sekolah.

Adanya kontradiksi antara surat Menteri Pendidikan Nasional dengan Surat Menteri Dalam Negeri in sampai sekarang belum menda patkan penyelesaian yang positif, artinya pemerintah daerah masih belum mengadakan tindakan apa-pun terhadap APBD-nya sesuai de-ngan program pemerintah pusat yang mengaharapkan agar pemerin tah daerah memenuhi kekurangan beaya operasional sekolah sebagai konsekwensi dibebaskannya siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan beaya operasional sekolah. Bila dilihat dari urutan sum-ber hukumnya, maka surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.186/MPN/KU/2008 sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Akan tetapi surat Menteri Dalam Negeri belum memberikan latar belakang alasan dan dasar hukum pembuatan surat No.903/2706/SJ tersebut. Pimpinan Redaksi telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk konfirmasi berita mengenai adanya kontroversi ini pada tanggal 23 April yang lalu, namun sampai dengan hari ini masih belum menda patkan jawaban. Untuk itu akan dicoba kembali membuat surat susulan agar mendapatkan jawaban yang memberikan solusi tepat. (Tim Redaksi Media Pendidikan).

Comments

  1. Indahnya Kebersamaan says:

    tengok atas bawah pertamaXXx kah???

    Wah kok bisa dua lisme gtu ya?

    @Cieh dua lisme kayak ngerti adja artinya :)

  2. aLamathuR d'hileudjapanist II says:

    Ini artinya perhatian serius dari pemerintah kita tentang pendidikan memang baru sebatas wacana saja dan salah satunya terbukti dari masih setengah hatinya dalam mengalokasikan dana APBN dan APBD ke dalam pos pendidikan…

    Mereka tidak menyadari bahwa pos Pendidikan ini bukan merupakan beban, melainkan sebuah Investasi jangka panjang…

    Seharusnya negara ini bisa belajar dari Jepang pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu.. berapa alokasi anggaran negera untuk pos pendidikan demi membangkitkan lagi negaranya menjadi salah satu raja ekonomi Asia seperi sekarang?

    Jawabannya : ".. tanyakan saja pada guru sejarah Anda.."

  3. Manchester United Tech says:

    wah, bahaya nih kalo begini..

  4. mixedfresh says:

    selalu aja ada kontroversi, ga ada yang klop

  5. Bunglon Blog Indonesia says:

    hmmm beginilah negeri ini memang selalu saja tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan dituliskan, semoga saja ini bisa menjadi perhatian dan mendapat tindakan bijaksana.
    Sukses Slalu!

Leave a Reply

*