September 21, 2017

Laporan Hasil BPK Dinas Pendidikan Prov Jatim Tahun 2007 dan 2008

Sebagaimana diketahui bersama dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka dibawah ini akan diuraikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan dasar lainnya (APBN dan APBD) Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (semster I) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian akan dike tahui secara jelas kebaikan dan kelemahan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS dan dana pendidikan dasar lainnya, guna dicarikan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan selanjutnya. Untuk lebih mudahnya dalam memahami Laporan Hasil Pemerik saan BPK-RI ini, maka penyajianya akan dilakukan secara bertahap dan disertai analisa seperlunya. Dengan demikian nantinya akan dapat dicari solusi yang terbaik sebagai sumbangan pemikiran dari masyara kat untuk perbaikan sistim bagi perencanaan pengelolaan dan pengawasannya.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya Sumber Dana APBN dan APBD Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007.

Pemeriksaan ini merupa kan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk meni lai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas baik terhadap komitmen pendanaan pendidikan, perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan dana BOS, DAK dan dana pendidikan dasar lainnya dari sumber dana APBN dan APBD telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; apakah pengelolaan dana BOS, DAK dan dana untuk kegiatan pembangunan pendidikan dasar yang dibiayai dana APBN dan APBD, meliputi pelaksanaan perencanaan anggaran, penyaluran dan penggunaan dana subsidi block grant, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan telah mencapai sasaran; apakah kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan telah dapat meme nuhi standar pendidikan nasional yang ditetapkan. Khusus untuk pe ngelolaan aset hasil penggunaan dana subsidi dilakukan penilaian apakah telah ditatausahakan dan dilaporkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengamanan aset negara.



Lingkup pemeriksaan ditekankan pada penilaian atas pengelolaan dana BOS, DAK, dan dana pendidikan dasar lainnya yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran APBN dan APBD, baik yang disalurkan secara tunai maupun yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana (fisik) pendidikan langsung kepada sekolah, serta pelaporan aset-aset dari realisasi DIPA Pusat, DIPA dekonsentrasi dan APBD. Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur antara lain dibiayai dari dana APBN, APBD dan dana masyarakat. Dana yang bersumber dari APBN meliputi: (1) block grant dari DIPA Depdiknas berupa bantuan untuk pembangun an USB, RKB, RPL, Ruang Perpus takaan, Ruang Laboratorium, bantuan untuk rehabilitasi gedung negara (ruang kelas/sekolah) dan bantuan peralatan laboratorium bahasa; (2) block grant dari DIPA dekonsentrasi bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, berupa dana BOS, bantuan untuk pembangunan RKB, bantuan untuk rehabilitasi gedung dan bangunan sekolah, bantuan untuk peralatan laboratorium komputer, labora torium bahasa dan laboratorium IPA; dan (3) DIPA perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Sementara itu dana pendidikan yang bersumber dari APBD meliputi bantuan tunai atau dalam bentuk barang dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Khusus untuk dana pen didikan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur, dalam Tahun 2007 pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp242.121.789.500,00 dari total APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.5.739.847.177.458,00. Anggaran fungsi pendidikan terse but telah direalisasikan sebesar Rp169.357.493.897,00 atau 69,94%. Sementara itu total APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 telah terealisasi sebesar Rp.5.940.048.022.274,00 atau 103,4.%. Dengan demikian alokasi anggaran fungsi pendidikan (di luar biaya pendidikan kedinasan) dari APBD Tahun 2007 Provinsi Jawa Timur mencapai 4,21% dari total APBD sementara realisasi belanja fungsi pendidikan (di luar biaya pendidikan kedinasan) mencapai 2,85% dari total realisasi APBD secara keseluruhan.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi belum menjalankan amanat UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari belanja daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk menyempurnakan mekanis me pengelolaan dan pertanggung jawaban dana BOS dan dana pendidikan dasar lainnya, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, berkaitan dengan desain pengendalian intern maupun implementasi pelaksanaannya.

Leave a Reply

*