March 24, 2017

Laporan Hasil BPK Kanwil Depag Agama Prov Jatim Tahun 2007 dan 2008

Sebagaimana diketahui ber sama dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka dibawah ini akan diuraikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas oengelolaan dan pertanggungjawab an Dana Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan dasar lainnya (APBN dan APBD) Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (semster I) pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian akan dike tahui secara jelas kebaikan dan kelemahan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS dan dana pendidikan dasar lainnya, guna dicarikan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan selanjutnya.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami Laporan Hasil Pemerik saan BPK-RI ini, maka penyajianya akan dilakukan secara bertahap dan disertai analisa seperlunya. Dengan demikian nantinya akan dapat dicari solusi yang terbaik sebagai sumbangan pemikiran dari masyara kat untuk perbaikan sistim bagi perencanaan pengelolaan dan pengawasannya. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemerik saan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Dana BOS dan Dana Pendi dikan Dasar Lainnya Sumber Dana APBN dan APBD Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan, Malang, Ponorogo, Pasuruan. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Peme riksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007.

Pemeriksaan ini merupa kan pemeriksaan dengan tujuan ter tentu yang bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas baik terhadap komitmen pendanaan pendidikan, perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan dana BOS, DAK dan dana pendidikan dasar lainnya dari sumber dana APBN dan APBD telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; apakah pengelolaan dana BOS, DAK dan dana untuk kegiatan pembangunan pendidikan dasar yang dibiayai dana APBN dan APBD, meliputi pelaksanaan perencanaan anggaran, penyaluran dan penggunaan dana subsidi block grant, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan telah mencapai sasaran; apakah kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan telah dapat memenuhi standar pendidikan nasional yang ditetapkan. Khusus untuk pengelolaan aset hasil penggunaan dana subsidi dilakukan penilaian apakah telah ditata usahakan dan dilaporkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengamanan aset negara.



Lingkup pemeriksaan ditekankan pada penilaian atas pengelolaan dana BOS, DAK, dan dana pendidikan dasar lainnya yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran APBN dan APBD, baik yang disalurkan secara tunai maupun yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana (fisik) pendidikan langsung kepada sekolah, serta pelaporan aset-aset dari realisasi DIPA Pusat, DIPA dekonsentrasi dan APBD.
Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur antara lain dibiayai dari dana APBN, APBD dan dana masyarakat. Dana yang bersumber BOS dan Dana dari APBN meliputi: (1) block grant dari DIPA Depdiknas berupa bantuan untuk pembangunan USB, RKB, RPL, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, bantuan untuk rehabilitasi gedung negara (ruang kelas/sekolah) dan bantuan peralatan laboratorium bahasa; (2) block grant dari DIPA dekonsentrasi bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi, berupa dana BOS, bantuan untuk pembangunan RKB, bantuan untuk rehabilitasi gedung dan bangunan sekolah, bantuan untuk peralatan labora torium komputer, dan (3) DIPA perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan.

Anggaran pendidikan dalam DIPA Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 sebesar Rp888,78 milyar dari total DIPA Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur sebesar Rp925,80 milyar atau sebesar 96 %. Sampai dengan 31 Desember 2007, Anggaran pendidikan tersebut telah direalisasikan sebesar Rp856,52 milyar atau sebesar 96,37% Untuk TA 2008, Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur menye diakan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp874,66 milyar dari total DIPA Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur sebesar Rp923,65 milyar atau sebesar 94,70%. Sampai dengan Juni 2008 anggaran fungsi pendidikan tersebut telah direali sasikan sebesar Rp223,35 milyar atau 25,53%.

Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk menyempurnakan mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dana BOS dan dana pendidikan dasar lainnya, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, berkaitan dengan desain pengendalian intern maupun implementasi pelaksanaannya. (BERSAMBUNG) – Media Pendidikan

Leave a Reply

*