May 24, 2017

Problematika Pengelolaan Dana Bos Dilihat Hasil Pemeriksaan BPK

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004 s/d 2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkat an wajib belajar pendidikan 9 tahun, merupakan program pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden M Yusuf Kalla yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mene-ngah Nasional Tahun 2004-2009 (RPJMN). Kebijakan ini merupakan konsekwensi dari amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistim Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Oleh karena itu peserta didik tingkat pendidikan dasar (SD/SMP) akan dibebaskan dari beban beaya operasional sekolah.

Berkaitan dengan pengu-rangan subsidi BBM, maka sejak tahun 2005 pemerintah Indonesia memprogramkan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah SD/SMP dan yang sederajat, baik negeri maupun swasta. Adapun tujuan pemberian dana BOS ini adalah sebagai bantu an kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah tetap dapat mempertahan kan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Untuk melancarkan program pemberian dana Bantuan Operasio nal Sekolah ini, pemerintah telah menerbitkan buku Petunjuk Pelak sanaannya (JUKLAK) yang telah didistribusikan kesemua instansi terkait termasuk para Kepala Seko lah diseluruh Indonesia, dengan maksud agar pelaksanaan pengelo laannya berjalan lancar dan terken dali. Dari kurun waktu sejak dikeluarkannya kebijakan ini sejak tahun 2005, maka menjelang akhir tahun 2008 Badan Pemeriksa Keu angan Republik Indonesia menga dakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOS, antara lain :
1. Apakah sistem pengendalian in-tern atas penetapan alokasi penyaluran, penggunaan dan pertanggung-jawaban dana BOS telah memadai ?
2. Apakah dana BOS telah diterima sekolah dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat ?
3. Apakah dana BOS telah dipergu-nakan dengan tepat sesuai pe-tunjuk pelaksanaan ?
4. Apakah tujuan program dana BOS untuk membebaskan beaya pendidikan bagi siswa tidak mam pu telah tercapai ?

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK yang dikeluarkan oleh BPK-RI tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang dilakukan baik oleh jajaran Departemen Pendidikan Nasional maupun jajaran Departemen Agama masih membutuhkan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, artinya :
1. Sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS belum mema dai.
2.Dana BOS belum diterima seko-lah dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat.
3. Dana BOS belum dipergunakan dengan tepat sesuai petunjuk pe-laksanaan.
4. Tujuan program dana BOS untuk membebaskan beaya pendidikan bagi siswa tidak mampu masih belum sepenuhnya tercapai.



Hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap pelaksanaan, pengelola-an dan pertanggungjawaban dana BOS untuk tahun anggaran 2007 dan 2008 (semester I) tersebut tentu masih belum menggembirakan, karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang terkait mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat satuan pendi dikan. Hal ini merupakan permasa-lahan yang harus segera dicarikan solusi dengan tepat, sehingga pada pemeriksaan yang akan datang tidak akan dijumpai lagi kesalahan kesalahan yang serupa. Kata pak Ustad, banyak orang berdoa minta rejeki kepada Allah, tetapi jarang yang berdoa untuk minta kekuatan agar diberi kekuatan dapat melaksanakan mengelolaa dan mempertanggung jawabkan atas rejeki tadi agar supaya selamat dunia dan akherat. Demikian pula pada pelaksanaan dana BOS ini, seharusnya para pejabat terkait mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kekuatan untuk dapat melak sanakan pengelo laan dana BOS sesuai dengan petunjuk pelak sanaan agar pertanggung jawaban nya dapat diterima oleh BPK-RI, dalam pengertian tidak dijumpai lagi sebagaimana hasil pemeriksaan tahun anggaran 2007 dan 2008 yang lalu.

Para pejabat yang terkait pada pelaksanaan, penyaluran dan pengelolaan dana BOS sebenarnya adalah pejabat-pejabat yang senior, artinya telah mempunyai masa kerja yang panjang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila masih terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perunda-ngan yang berlaku, ataupun tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana an yang ada, maka sebagian besar tentu merupakan unsur kesengaja an. Oleh karena itulah BPK-RI telah membuat kerjasama dengan oihak Kepolisian Negara Republik Indone sia dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan yang mengandung unsur pidana. Kerjasama BPK dengan pihak Kepolisian tersebut antara lain menyebutkan bahwa pihak Kepolisi an akan memproses hasil temuan BPK yang ditengarai berindikasi tindak pidana (korupsi), dengan pertimbangan unsur :
1. Pelakunya jelas,
2. Tidak sesuai peraturan yang ada,
3. Ada kerugian negara/daerah.
4. Bukti-bukti yang akurat.

Nah, kepada para pejabat yang terkait dengan pelaksanaan, penyaluran dan pengelolaan dana BOS diharapkan lebih berhati-hati agar supaya tidak tertangkap basah yang akhirnya membawa masuk ke penjara. Oleh karenanya, pejabat ter kait terutama Manajer BOS tingkat Kabupaten / Kota sampai dengan para Kepala Sekolah diharapkan untuk lebih transparan dalam penge lolaan dana BOS dengan cara me ngumumkannya kepada masyara-kat secara terbuka, untuk memberi kan kesempatan kepada masyara-kat untuk mengetahuinya dan bila perlu dapat memberikan saran. (Tim Redaksi)

Keywords:

Program Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Problematikanya,PENGELOLAAN DANA BOS

Comments

  1. ibnumuksin says:

    kalo dipikir pikir knp bangsa kita banyak korupsinya. karena kita selalu dicekoki mata pelajaran matematika dan bahasa Ingris. Namun pelajaran Agamanya cuman satu jam pelajaran saja makanya negera kita pintar tapi tak beriman

  2. Caride™ says:

    bagaimana dunia pendidikan kita bisa bersaing dengan negara lain yg lebih berkualitas, sementara element pendukung itu di jadikan lahan project memperkaya diri bagi oknum yg tidak bertanggung jawab, na'udzubillah

Leave a Reply

*