January 21, 2017

Harapan Sekolah Swasta se-kabupaten Malang: Bupati Malang Segera Mengeluarkan BOS Daerah

Begitu mendengar rencana bahwa Gubernur Jawa Timur akan melaksanakan program wajar-diknas 9 tahun dimulai awal tahun 2010 nanti, maka untuk memantau kesiapan sekolah swasta yang berada di Kabupaten Malang, redaksi Media Pendidikan berhasil menemui bapak Rofi’i, S.Pd selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Kabupaten Malang.

Dalam paparan kepada Media Pendidikan, beliau menyatakan bahwa pada saat ini pemerintah telah menggalak kan program pendidikan dengan dikeluarkannya surat Menteri Pendidikan Nomor 186/MPN/KU/2008 tanggal 2 Desember 2008, dimana hal tersebut ditindak lanjuti dengan pengalokasian ang garan pendidikan sebesar 20% dari APBN 2009 sebagai konsekwensi logis atas keberhasilan perjuangan pengurus pusat PGRI meng ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian saat ini juga pemerintah provinsi Jawa Timur telah mengadakan pengumpulan data RAPBS / RAKS II dengan informasi akan mengeluarkan BOSDA Propinsi Jawa Timur. Untuk wilayah Kabupaten Malang saja, jumlah SMP Negeri adalah 66 buah sedangkan jumlah SMP Swasta telah mencapai 204 sekolah. Bila kebijakan ini dilaksanakan, maka posisi daya saing sekolah swasta akan semakin kecil, mengingat SMP Negeri semua gurunya telah dibayar oleh pemerintah dan sekitar 60% gurunya telah mendapatkan tunjang an sertifikasi. Karena guru di SMP swasta dibayar sendiri oleh yayasan /pengelola sekolah dengan honorarium dibawah UMR.

Nah, kalau pemerintah Kabupaten Malang meng inginkan adanya penyeleng garaan pendidikan di Kabupaten Malang yang berkualitas seyogyanya segera mereali sasikan anggaran pendidikan (diluar gaji guru/PNS) se besar 20% dari APBD sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, mau pun PP Nomor 48 Tahun 2008. Kucuran dana BOSDA Kabupaten Malang nantinya akan lebih difocuskan untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta, sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah sekolah swasta di Kabupaten Malang.



Lebih jauh dikatakan bahwa tanpa ada kucuran dana dari Kabupaten Malang untuk sekolah swasta di Kabupaten Malang, maka dapat dipastikan perkem bangan pendidikan di Kabu paten Malang akan menurun dipandang dari segi kwalitas. “Tapi kami selaku Ketua MKKS SMP Swasta se Kabupaten Malang percaya bahwa PemKab Malang lebih tahu dan lebih mengerti tentang kebutuhan yang diperlukan sekolah swasta dalam rangka wajar dikdas 9 tahun gratis yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 nanti, mas.” Katanya pada Media Pendidikan mengakhiri wawancara. (MD/MP)

Leave a Reply

*