October 18, 2017

Madrasah Tsanawiyah Negeri Lawang Diduga Melanggar Aturan

Seakan tidak tahu program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini, Suudah, S.Pd Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Lawang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan peme rintah dalam bidang pendidikan pada saat penerimaan siswa baru kemarin dengan mematok harga Rp.1.120.000,- persiswa ditambah beaya pendaftaran Rp.20.000,- Saat ditemui wartawan Media Pendidikan, Kepala Madrasah Negeri ini menya-takan bahwa sekolahnya belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.

“Kami tidak pernah terima bantuan apapun dari pemerintah, jadi untuk mengelola pendidikan ini kami harus mengadakan pungutan beaya ini.” Sungguh aneh yang dikatakan Kepala Madrasah ini, padahal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap pengelolaan dana BOS pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 dan 2008 semester I Madrasah Tsanawiyah Negeri ini merupakan salah satu madrasah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Madrasah negeri ini dalam penerimaan siswa bantu telah memungut beaya pendaftaran sebesar 20 ribu, padahal dalam buku Petunjuk Pelaksanaan BOS dinyatakan salah satu penggunaan dana BOS adalah untuk uang formulir pendaftaran. Madrasah ini juga mematok harga Rp.1.120.000,- kepada siswa baru yang harus dilunasi pada tang gal 9 Juli 2009, bilamana tidak akan diganti dengan siswa yang diterima cadangan pada tanggal 10.

Seorang walimurid mengadu pada MP atas perlakukan madrasah ini karena dinilai sangat bertentang-an dengan peraturan perundangan, akan tetapi dirinya tidak berani mela porkannya kepada instansi yang ber wenang karena takut nasib anaknya nanti disekolah. “Kami sebenarnya ingin me laporkan tindakan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri ini kepada instansi yang berwenang, akan tetapi takut nasib anak kami nanti disekolah.” Seorang Pemerhati Kehidupan Sosial Kemasyarakatan akan melaporkan tindakan kepala MTsN ini kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut kebijakan yang arogan, melanggar aturan dan meresahkan masyarakat ini.



“Kami menilai tindakan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri ini sangat keterlaluan dan bertentang an dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/6152/032/ 2005 tanggal 5 Juli 2005. Kasihan masyarakat.” Tukasnya pada Media Pendidikan. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang ketika dikonfirmasi menyatakan belum me ngetahui dan akan menindaklanjuti temuan Media Pendidikan. “Terimakasih, atas informasi nya dan segera akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.” Tanggapannya mengakhiri konfirmasi dengan Media Pendidikan.(Vid/Rid/MD/MP)

Comments

  1. TUKANG CoLoNG says:

    sekolah pasti dilema kalo harus tak memungut biaya kalo emang benar gag dapet bantuan pemerintah..

Leave a Reply

*