March 24, 2017

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Tahun 2007 dan 2008

Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan sebagai berikut :
  1. Terjadinya perangkapan jabatan pada tim manajemen BOS maupun pada bendahara sekolah mengakibatkan pelak sanaan kegiatan tidak optimal.
  2. Belum adanya kebijakan peng anggaran dana pendidikan sebesar 20% dari APBD pada Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/Kota mengakibatkan percepatan penuntasan program wajar 9 tahun sulit dicapai.
  3. Peningkatan pemberian dana pendidikan di tingkat satuan pendidikan tidak disertai dengan peningkatan kemam puan sekolah dalam mengelola dana pendidikan tersebut. Kemampuan pengelola terkait aspek pembukuan, pengadaan barang dan jasa, perpajakan dan seterusnya tidak cukup, terutama bagi satuan pendidikan pada tingkat SD.
  4. Pemberian dana BOS dan DPL belum sepenuhnya didasarkan pada database pendidikan yang valid dan up date (misal nya data siswa dan data sarana prasarana yang dimiliki beserta kondisinya) sehingga pemberi an bantuan tidak sesuai skala prioritas.
  5. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dibuat SOP-nya dan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
  6. Pencatatan transaksi pengeluaran dana BOS dan DPL belum sepenuhnya didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.
  7. Kurangnya perhatian Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekolah atas pentingnya penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yang telah diterima.
  8. Anggaran dan pelaksanaan pengawasan intern tidak optimal.
Sebagai dampak dari kelemahan pengendalian intern, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program atau kegiatan juga belum berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa temuan pemeriksaan signifikan sebagai berikut:
  1. Sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar;
  2. Tujuan Program BOS Untuk Membebaskan Biaya Pendi dikan Bagi Siswa Tidak Mampu Di Tingkat Pendidikan Dasar Pada 4 Kabupaten Belum Sepenuhnya Tercapai;
  3. Terdapat Kelebihan Jumlah Siswa Yang diusulkan Sebagai Dasar Alokasi Dana BOS;
  4. Penyaluran Dana BOS ke Sekolah-sekolah Pada Provinsi Jawa Timur Mengalami Keterlambatan;
  5. Terdapat Kelebihan Penya luran Dana BOS sebesar Rp64.030.500,00 dan Kekurangan sebesar Rp28.659.000,00;
  6. Dana BOS Sebesar Rp1.511.588.892,00 Digunakan Tidak Sesuai Buku Panduan BOS;
  7. Mark Up harga atas kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media cetak merugikan keuangan negara sebesar Rp749.630.252,00;
  8. Terdapat pemberian dana BOS secara tunai kepada siswa yang tidak berhak;
  9. Dana BOS Buku Yang Diterima Oleh Sekolah Digunakan Bukan Untuk Membeli Buku;
  10. Dana BOS Buku Sebesar Rp40.436.000,00 digunakan tidak sesuai ketentuan;
  11. Pencairan dana BOS tidak sebesar SK Alokasi;
  12. Terdapat pengeluaran Tahun 2004 Yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Sebesar Rp5.695.000,00;
  13. Terdapat Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Sebesar Rp927.558.864,00;
  14. Sisa dana BOS dan jasa giro di rekening penyaluran dan pe nampungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2007 tidak di setor ke kas negara sebesar Rp1.546.109.708,19;
  15. Sekolah belum menyusun dan mempublikasikan laporan Pertanggungjawaban Peng gunaan Dana BOS TA 2007 kepada masyarakat;
  16. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp160.000.000,00;
  17. Penyelesaian Pembangunan Gedung/Bangunan Melewati Tahun Anggaran Dan Belum Dapat Dimanfaatkan;
  18. Pencatatan Penerimaan serta Pengeluaran Dana Bantuan Di Sekolah Tidak Tertib;
  19. Pertanggungjawaban Block Grant SSN Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp9.000.000,00;
  20. Pengadaan Peralatan dari Block Grant Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp18.500.000,00;
  21. Pembangunan Unit Sekolah Baru Tidak Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan;
  22. Terdapat Kekurangan Peker jaan Pembangunan Gedung Sebesar Rp118.652.824,00 dan Pekerjaan Peralatan Labo ratorium Bahasa Indonesia Sebesar Rp5.875.000,00;
  23. Kekurangan Pekerjaan Pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Sebesar Rp53.269.020,00;
  24. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp78.816.500,00 atas Pengadaan yang Bersumber Dari Block Grant;
  25. Terdapat Kemahalan Harga Pada Pengadaan Laboratorium Bahasa Sebesar Rp6.056.000,00;
  26. Penyelesaian Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 3 Purwodadi Sebesar Rp1.068.400.000,00 Terlambat;
  27. Pengalihan Bantuan Ruang Kelas Baru Pada SMPN 1 Winongan Sebesar Rp56.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan; (BERSAMBUNG)

Keywords:

petunjuk pelaksanaan audit dana bos

Comments

  1. antimanipulasi says:

    kepada para pelaksana pengguna anggaran kalian sadarlah semua ini demi masa depan anak cucu kita sendiri dan berujung kelangsungan Regenerasi dalam Negara yang kita cintai bersama,kami siap melakukan apapun dikala kaliann melakukan tindakan penyelewengan dan hanya memperkaya dirimu sendiri maupun golonganmu.nama baikmu beserta keturunan akan demikian tercela, dari kami lsm tingkat provinsi http://www.lsmmami.com

Leave a Reply

*