July 22, 2017

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kanwil Departemen Agama Provinsi Jatim Tahun 2007 dan 2008

Sebagai dampak dari kelemahan pengendalian intern, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program atau kegiatan juga belum berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa temuan pemeriksaan signifikan. Beberapa temuan yang berkaitan dengan kelemahan dalam perencanaan BOS dan pembangunan pendidikan dasar umumnya adalah sebagai berikut:
  1. Pembukaan rekening penyalur dan penampung tidak disetujui oleh Kanwil KPPN Sidoarjo.
  2. Jumlah siswa yang diusulkan sebagai dasar alokasi dana BOS pada Kabupaten Lamongan, Pasuruan dan Ponorogo tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya.
  3. Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan memiliki data base yang tidak up date.
  4. Beberapa madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak memenuhi kriteria sebagai madra sah penerima.
  5. Mekanisme realokasi dana BOS tidak sesuai ketentuan.
  6. Beberapa temuan yang berkaitan dengan pemenuhan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik untuk tingkat pendidikan dasar adalah sebagai berikut:
    Kandepag Kabupaten Lamongan, Pasuruan, Ponorogo dan Malang tidak memiliki database kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau sarana prasarana yang dimiliki madrasah di wilayahnya belum mencapai standar yang ditetapkan. Beberapa temuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:
  7. Penetapan alokasi jumlah siswa penerima dana BOS buku tidak sesuai dengan jumlah siswa penerima dana BOS reguler.
  8. Penyaluran dana BOS ke Madrasah-madrasah di 4 Kabup aten mengalami keterlambatan.
  9. Terdapat pengendapan dana bos pada rekening PKPS BBM BOS Depag Kabupaten Pasuruan selama 1 hari sampai dengan 17 hari.
  10. Terdapat kelebihan dan keku rangan penyaluran dana BOS Reguler dan BOS Buku TA 2007 dan 2008 pada Kabupaten Ponorogo, Pasuruan dan Lamongan.
  11. Terdapat kekurangan penya luran dana BOS sebesar Rp15.924.500,00.
  12. Terdapat pengeluaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp1.005.567.614,35 yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  13. Penggunaan dana BOS pada madrasah dan pondok pesan tren di wilayah Kabupaten Pasuruan, Ponorogo, Malang dan Lamongan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp682.341.751,00.
  14. Penggunaan dana BOS buku tidak sesuai ketentuan.
  15. Sebagian Madrasah pada 2 Kabupaten belum membeb askan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu.
  16. Madrasah belum menyusun dan mempublikasikan laporan per tanggungjawaban penggunaan dana BOS TA 2007 dan TA 2008 kepada masyarakat.
  17. Terdapat penggunaan dana bantuan pengembangan sum ber daya manusia, bantuan dana operasional dan bantuan operasional sekolah pada MTs Maarif Puter yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan berindikasi fiktif.
  18. Pengelolaan dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan safe guarding pada Kantor Depar temen Agama Kabupaten Pasu ruan tidak dilakukan secara tertib.
  19. Madrasah penerima dana bos belum menyampaikan pertang gung jawaban dana bos.
  20. Penyaluran dan Pengelolaan dana BOS APBN-P tahun 2006 tidak sesuai dengan ketentuan.
  21. Pengembalian dana BOS tahun 2007 terlambat disetorkan sebesar Rp356.772.847,11 dan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp102.749.677,31.
  22. Dana safe guarding BOS belum dipertanggungjawabkan sebe sar Rp3.404.300.000,00 dan laporan monitoring BOS belum dibuat. Beberapa temuan yang berkaitan dengan transparansi dan akun tabilitas pengelolaan dana/bantuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
  23. Sekolah tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBM.
  24. Madrasah penerima bantuan belum memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, BPK RI mereko mendasikan kepada Kanwil Depag Jatim di Jatim (dhi. Kepala Kanwil) agar :
1. Supaya :
a. Dalam mengambil kebijakan pembukaan rekening dise suaikan dengan ketentuan yang berlaku;
b. Berkoordinasi dengan Kepa la KPPN Sidoarjo dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS



2. Supaya :
a. Memerintahkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamong an, Pasuruan dan Pono rogo untuk memper ingatkan Manajer BOS supaya meningkatkan fungsi monitoring dan pengendalian penetapan madrasah penerima BOS; (BERSAMBUNG)

Leave a Reply

*