May 24, 2017

Menyikapi Rencana Kebijakan Pakdhe Karwo Wajar Dikdas 9 Tahun

Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo rupanya berniat ingin menepati janjinya dalam kampanye pilgub yang lalu, terutama dibidang pendidikan. Hal ini nampak dengan adanya pendataan Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah untuk SD & SMP dan yang setaraf yang berada diseluruh provinsi Jawa Timur untuk digodog di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

Tentu bukan hanya sekedar menepati janji kampanyenya saja, akan tetapi merupakan tindakan seorang gubernur yang betul betul menginginkan pelaksanaan pro-gram wajar dikdas 9 tahun segera dapat direalisasikan diwilayahnya. Hal ini patut untuk dijadikan contoh bagi para Bupati/Walikota se Jawa Timur agar mengikuti langkah posi tif gubernurnya untuk sama-sama mensukseskan program yang akan meringankan beban sebagian besar masyarakat Jawa Timur ini.

H. Soekarwo yang ketika menjabat sebagai Sekretaris Daerah Propinsi itu mendapat julukan “Pak Dhe – BOS” itu memang sudah tidak terlalu asing dengan permasalahan pendidikan. Oleh karenanya langkah untuk mensukseskan program nasional wajar dikdas 9 tahun dengan kemungkinan menam bah alokasi anggaran pendidikan pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2010, bukanlah suatu harap-an kosong.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjadikan Kabu paten Situbondo sebagai pilot proyect penuntasan program wajar dikdas 9 tahun secara gratis dan direncanakan mulai tahun 2010 ini seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur akan segera merasakan hasil karya “Pak Dhe-BOS” ini. Rencana langkah Gubernur Jawa Timur ini harus mendapatkan tanggapan yang positif dari berba-gai elemen bangsa untuk memasti-kan kelancaran pelaksanaan pro gram dilapangan nantinya. Karena sebagaimana diketahui dari Hasil Pemeriksaan BPK tentang pelaksa naan kebijakan Dana BOS, baik yang melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun mela-lui Kanwil Departemen Agama masih banyak sekali sekolah sekolah yang belum mengerti akan prosedur administrasi dan sistem akuntansi yang harus dipatuhi.

Banyak SD dan Madrasah yang melakukan kesalahan dalam segi akuntansi, terutama masalah pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi pemakaian Dana BOS, demikian juga dengan SMP dan Madrasah yang setingkat. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi sistem administrasi dan akuntasi, terutama masalah pertanggung jawaban terhadap para kepala dan bendahara sekolah, agar nantinya tidak diketemukan lagi kesalahan kesalahan sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan BPK-RI semester I tahun 2008 yang lalu.



Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur harus segera memper-siapkan seluruh jajarannya dalam menyambut rencana pelaksanaan program wajar dikdas 9 tahun ini. Perangkapan jabatan dalam pengelolaan dana BOS yang sering direkomendasikan oleh BPK-RI agar sesegera mungkin dirubah, sehingga tidak perlu ada lagi perang kapan jabatan. Demikian pula dengan ada-nya pelanggaran-pelanggaran ter hadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah pendidikan hendaknya ditindak dengan tegas.

Sosialisasi kebijakan pelak sanaan program nasional wajar dikdas 9 tahun hendaknya tidak hanya dilakukan melalui media yang ada, akan tetapi akan lebih penting untuk melibatkan peranserta masya rakat untuk mengadakan pengawa san eksternal (social coontroll). Mengingat pembangunan bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian daerah. Sebagai contoh, pada bulan Juli kemarin ketika masyarakat banyak mengeluarkan dana untuk pembeayaan sekolah anak anaknya maka para pedagang di pasar Lawang mengeluh lantaran dagang annya sepi. “Maklum, mas ! Uangnya lagi dipakai untuk membayar daftar anaknya yang masuk sekolah, jadi terpaksa setiap orang membatasi pengeluaran untuk kebutuhan lain-nya.” Kata seorang pedagang.

Nah, mari kita sebagai masyarakat Jawa Timur menunggu apa yang akan dilakukan oleh seo-rang Gubernur untuk melindungi warganya dari tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oknum praktisi pendidik-an, utamanya dari penarikan atau pungutan yang tidak berlandaskan aturan hukum yang kerapkali mem beratkan masyarakat. Marilah kita semua berdoa agar program “Pak Dhe BOS” akan dapat berjalan lancar dan meringankan beban masyarakat Jawa Timur seluruhnya. Amien !
(Tim Redaksi)

Leave a Reply

*