August 29, 2014

Paguyuban Kelas – Organisasi Baru Diluar Komite Sekolah

Dengan adanya publikasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan program wajar pendidikan dasar 9 tahun gratis diberbagai media elek-tronik, maka bermunculan cara baru untuk mengadakan pungutan dana dari orangtua siswa yang dilakukan oleh beberapa sekolah negeri. Hal ini dapat dimaklumi karena dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan untuk menjalankan proses pembelajaran disekolah. Di satu pihak, pengelola sekolah kebingungan melaksanakan proses pembelajaran dengan dana yang tidak mencukupi, sedang dilain pihak orangtua siswa merasa risih untuk kesekolah karena merasa tidak membayar sepeserpun dalam menyekolahkan putera-puterinya.

Akhirnya dengan kon sep win-win solution, disepa kati oleh kedua belah pihak untuk membentuk semacam lembaga nonformal diluar komite sekolah melalui pem bentukan Paguyuban Kelas yang mempunyai fungsi mem berikan suport dana talangan untuk menutup kebutuhan di kelas masing masing.

Memang tidak bisa di pungkiri bahwa masih sangat melekat sifat gotong royong yang ada pada sebagian besar masyarakat, oleh karena itu pembentukan lem baga Paguyuban Kelas atau sejenisnya akan tumbuh de ngan subur. Berdasarkan hasil pan tauan tim Media Pendidikan dilapangan, ada 2 kemungkin an yang menjadi penyebab timbulnya organisasi ini, per-tama adanya keluhan dari pengelola sekolah kepada pi hak orangtua siswa tentang sulitnya mengelola sekolah dengan hanya bersandar pada dana BOS, yang kedua adanya perasaan risih dan sungkan dari pihak orangtua siswa bila datang kesekolah karena merasa tidak menge-luarkan beaya dalam menye-kolahkan putera-puterinya. Dan entah siapa yang lebih dahulu memulai, yang jelas kini lembaga Paguyub-an Kelas ini tumbuh subur pada sekolah sekolah.

Tumbuh suburnya lem baga semacam Paguyuban Kelas ini merupakan wujud nyata bahwa masyarakat sudah biasa berpartisipasi di dalam kegiatan apapun yang dilakukan pemerintah, akan tetapi apapun bentuknya hal ini adalah bertentangan de-ngan peraturan perundang-undangan. Karena didalam peraturan perundang unda ngan yang berlaku sekarang hanya dikenal organisasi yang bernama Komite Seko-lah yang juga salah satu tu-gasnya adalah mensuport kekurangan pendanaan pen-didikan.

Bagi orangtua siswa, selama dana yang diberikan masih dalam batas jangkau-an mereka, maka hal ini tidak jadi persoalan bagi mereka. Akan tetapi bilamana sudah ada unsur pemaksaan kehen dak dari pihak sekolah yang mematok dana diluar jangkau an mereka, tentu ini akan me nimbulkan permasalahan yg serius dikemudian hari. Bukan tidak mungkin, suatu saat Paguyuban Kelas ini akan dipergunakan oleh pihak sekolah untuk memu-ngut dana orangtua siswa secara berlebihan, artinya diluar jangkauan kemampu-an yang ada. Pada saat ini sudah ada orangtua siswa yang menga dukan kekantor redaksi ten tang arogansi pengurus Paguyuban Kelas.

Permasalahan yang sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan agar supaya para pengelola sekolah untuk mematuhi peraturan perun-dangan yang ada, dimana hanya satu organisasi yang menampung dan mengelola partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu Komite Seko lah/Madrasah. Hanya saja memang diperlukan adanya komite sekolah yang dapat berdiri ditengah antara kepen tingan sekolah dan kepenting an orangtua siswa berdasar kan peraturan perundangan yang berlaku.

Solusi yang sebaiknya ada 2, pertama membubar kan semua jenis organisasi yang melibatkan orangtua siswa diluar Komite Sekolah berpartisipasi dalam bidang pendanaan, kedua memasuk kan semua jenis organisasi semacam Paguyuban kelas kedalam struktur organisasi Komite sekolah, sehingga ada yang mengendalikan dan mengawasinya. Akan tetapi hal ini tentu berpulang kembali kepada yang berkepentingan, karena semua organisasi dapat saja diwujudkan dalam rangka hak asasi manusia selama dalam koridor aturan main yang diatur didalam peratur-an perundang undangan.

Demikian pula, orang tua siswa dapat pula menolak kehadiran organisasi Paguyuban Kelas dalam rangka hak asasi manusia, bilamana hal itu sangat memberatkan baginya. Kesimpulannya, mari kita semua kembali kepada aturan main yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam peraturan perundang undang an yang berlaku, agar semua selamat dari tuntutan hukum. (Tim redaksi)

Related posts:

  1. Peranan komite Sekolah Pada Tingkat Satuan Pendidikan
  2. Pungutan Dana Dari Orang Tua Perlu Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nomor 420/6152/032/2005 Tanggal 5 Juli 2005
  3. Sekolah Gratis
  4. Artis Jakarta Sumbang Bangku Sekolah
  5. Sekolah Sekolah Swasta Terancam Gulung Tikar

Leave a Reply

*