March 24, 2017

Pungutan Dana Dari Orang Tua Perlu Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nomor 420/6152/032/2005 Tanggal 5 Juli 2005

Menjelang tahun ajaran baru 2009/2010 kemarin, tim investigasi Media Pendidikan berhasil mengum pulkan data-data pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa sekolah negeri yang diduga menyalahi aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak diberlaku-kannya pemberian dana BOS bagi SD/MI dan SMP/MTs serta dana BKM bagi SMA/SMK/MA, maka Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran Nomor 420/6152/032/ 2005 tertanggal 5 Juli 2005 perihal Pungutan/ penarikan dana dari orangtua Siswa yang intinya berisi:

1. Sekolah/madrasah tidak dibe narkan lagi melakukan pungu tan/penarikan dana kepada siswa dari keluarga miskin dalam bentuk dan alasan apa pun serta oleh pihak manapun.
2. Besarnya pungutan/penarik an iuran rutin bulanan dari keluarga mampu harus didasarkan kepada hasil musyawa rah untuk mufakat dengan orangtua siswa dan komite sekolah, serta tidak ada unsur paksaan.
3. Besarnya pungutan/penarikan iuran insidental (misalnya iuran pembangunan) dari keluarga mampu harus mendapatkan pengesahan dari Bupati/wali kota.
4. Sebelum mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota Iuran
Insidental kepada siswa dari keluarga mampu tidak di benarkan.
5. Pembelian buku dan pakaian seragam bagi SD/MI/Salafiyah setara SD dan SMP/MTs/ Salafiyah setara SMP dari keluarga miskin dapat dianggarkan melalui dana BOS.
6. Pembelian buku dan pakaian seragam bagi keluarga mampu sepenuhnya diserahkan kepada orangtua siswa. Apabila pembelian buku dan pakaian seragam tersebut dikordinir oleh Koperasi sekolah, harganya harus lebih rendah dari harga pasar.
7. Daftar ulang tidak diperke-nankan membebani beaya dalam bentuk apapun kepada siswa, karena daftar ulang hanya bersifat kegiatan admi nistrative.



Surat edaran yang ditujukan kepada Bupati/Walikota tersebut juga mengharapkan agar Bupati/ Walikota mensosialisasikan kepada pihak terkait untuk dijadikan pedoman. Kemudian pemerintah mengeluarkan Dana BOS dengan di sertai petunjuk pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dengan terpe-rinci dan lengkap.

Dalam hal ini pihak sekolah atau madrasah penerima dana BOS harus secara transparan menyam-paikan dan mensosialisasikan ke bijakan yang dikeluarkan oleh Gu bernur Jawa Timur tersebut dalam memberikan keterangan kepada orangtua/walisiswa. Demikian sebaliknya para orangtua/wali siswa seharusnya mengetahui peraturan perundang an dibidang pendidikan jika hendak menyekolahkan putera/puterinya. Sehingga nantinya akan didapatkan titik temu antara pihak sekolah dan orangtua/walisiswa yang harmonis dan tidak saling menyalahkan, mengingat besaran dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum cukup untuk menutup beaya penyelengga raan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan. Kalau tidak, maka berbagai permasalahan akan timbul antara pihak orangtua/walisiswa dengan sekolah. (Tim Redaksi)

Comments

  1. TUKANG CoLoNG says:

    sekarang tiap sekolah harus liat2 kalo mungut uang siswa

  2. BRI Jakarta Veteran says:

    informasi yang menarik dan sangat bermanfaat, btw Surat Edaran dari gubernur tersebut seharusnya disosialisasikan kepa masyarakat umum secara kontinyu.

Leave a Reply

*