October 24, 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pendidikan meru pakan hak dasar yang harus dida patkan oleh seluruh lapisan masya rakat, dimana hal ini merupakan salah satu tujuan dibentuknya peme rintahan yang dicantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka pemerin tah pada tanggal 18 Juli 2009 yang baru lalu telah mengesahkan kebe radaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang Undang pelayanan publik diterbitkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pela yanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara agar supaya seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara, selain itu juga sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara serta terwujud nya tanggung jawab penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Undang Undang pelayanan publik ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, serta mem berikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut bidang pelayanan publik. Di dalam undang undang ini diatur dengan tegas tentang hak dan kewajiban para penyelenggara pelayanan publik dan para pengguna pelayanan publik.

Dalam pasal 14 diatur hak para penyelenggara pelayanan publik, antara lain : memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, melakukan kerja sama, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayananan publik melakukan pembelaan terhadap pe-ngaduan dan tuntutan yang tidak se suai dengan kenyaan dalam penye lenggaraan pelayanan publik dan menolak permintaan yang berten-tangan dengan peraturan perun-dangan.

Pada pasal 15 disebutkan penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun,menetapkan dan memublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelak sana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan / atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai,mem berikan pelayanan yang berkuali tas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpar tisipasi aktif, dan mematuhi pera turanperundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pe layanan publik, memberikan per-tanggungjawaban terhadap pelayan an yang diselenggarakan, memban tu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya, mem-berikan pertanggung sesuai dengan hukum yang berlaku apabila meng undurkan diri atau melepaskan tanggung jawabnya atas posisi atau jabatan, memenuhi panggilan atau mewakili/organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi peme rintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perun dang-undangan.

Sedang pada pasal 16 Pelaksana berkewajiban: melaku kan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan kepadanya, memberikan pertanggung jawaban atas pelaksnaan pe-layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksa nakan perintah atau suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga nega ra atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-unda ngan, memberikan pertanggung jawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perun dangundangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pasal 17 mengatur tentang larangan bagi pelaksana pelayanan publik antara lain, merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perun- dang-undangan; menambah pelak sana tanpa persetujuan Penyelenggara; membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 18 adalah sebagai berikut : mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar Pelayanan; memberita hukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; mengadukan pelaksana yang melakukan Penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak mem perbaiki pelayanan kepada penye lenggara dan Ombudsman; men dapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Demikian sedikit ulasan tentang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selebihnya dapat dibaca dan diketahui apabila pembaca berke-nan untuk memilikinya. (Tim Redaksi Media Pendidikan)

Related posts:

  1. Mencoba Memahami PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
  2. Transparansi Pengelolaan Pendidikan
  3. Tanggapan Pemkab Malang Terhadap Surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008
  4. Program Dinas Pendidikan Tahun 2009
  5. Kedaulatan Rakyat Yang Terinjak

Comments

  1. Hermon mei says:

    saya mau undang-undang no. 25 tahun 2009 dikirim karna saya mau pelajari..

Leave a Reply

*