December 17, 2017

Belenggu Pendidikan Telah Dipatahkan

Berpuluh-puluh tahun lamanya seluruh lapisan masyarakat menderita dalam masalah pembiayaan pendidikan anaknya, baik dalam penerimaan siswa baru mau pun dalam membayar daftar ulang kenaikan kelas. Semua hanya bisa menggerutu dan berbisik-bisik dengan yang lain untuk membicarakan tingginya biaya pendidikan di negeri tercinta, tanpa ada solusi yang melegahkan semua pihak.

Disatu sisi menghendaki minimnya biaya pendidikan, disisi lainnya menghendaki pembiayaan pendidikan yang memadai untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Hal ini berjalan bertahun tahun tanpa ada penyelesaiannya walaupun menteri yang membidangi pembangunan pendidikan telah berganti-ganti.

Nah, ketika merasa bahwa keuangan negara sudah hampir mencukupi tepatnya menjelang tahun 1994, Soeharto yang ketika itu menjadi presiden menerbitkan kebijakan tentang wajib belajar pendidikan dasar melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994. Salah satu hal penting dalam instruksi presiden tersebut adalah ketentuan tentang pembagian kewajiban antara pemerintah dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dengan tegas pak Harto menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dasar yang didirikan pemerintah menjadi kewajiban pemerintah.

Sedangkan untuk pendidikan dasar yang didirikan masyarakat akan dibantu oleh pemerintah bila keadaan keuangan negara mencukupi. Tetapi sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai aturan, ternyata pak Harto harus lengser dari kursi kepresidenan disebabkan adanya reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa pada tahun 1997. Dan presiden selanjutnya disibukkan dengan pelaksanaan agenda reformasi yang sangat melelahkan.

Ketika Dr H Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan Pemilu Presiden tahun 2004, beliau menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2009 sebagai konsep pembangunan nasional jangka menengah. Didalamnya terdapat bab yang merencanakan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang berjudul peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan hal itu, maka pada tanggal 9 Juni 2006 presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara sebagai langkah konkrit pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar. Bukan hanya itu saja, beberapa kebijakan mengenai perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang melegakan semua pihak telah dibuat dan dilaksanakan oleh Dr H Susilo Bambang Yudhoyono.



Perbaikan penghasilan guru dan dosen yang diberi tunjangan ser tifikasi dan juga peluncuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diluncurkan untuk memberi kemapanan pada satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dan juga untuk meringankan beban masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan dibidang pendidikan.

Langkah inipun dirasakan oleh pemerintah masih kurang mengakomodasikan amanat penderitaan rakyat dalam bidang pendidikan, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono putera Pacitan yang berasal dari keluarga sederhana inipun akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaan Pendidikan. Kedua peraturan pemerintah ini merupakan “pematah belenggu bidang pendidikan” yang selama ini masih dirasakan oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang beruntung. Sungguh suatu langkah yang amat positif dari seorang presiden yang memang berasal dari masyarakat kecil disuatu daerah terpencil di wilayah propinsi Jawa Timur.

Langkah inipun masih dirasa kurang sempurna, oleh karenanya pada akhir September 2010 beliau menerbitkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana semakin luas ruang yang disediakan untuk masyarakat yang mempunyai potensi akademik yang memadai akan tetapi mempunyai keterbatasan dalam bidang ekonomi alias keluarga tidak mampu.

Dengan demikian lengkap sudah perbaikan dan penyempurnaan pembangunan di bidang pendidikan di negeri ini, artinya setiap anak bangsa yang mempunyai potensi akademik dari kalangan keluarga ekonomi lemah akan dapat fasilitas penuh untuk menempuh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai keperguruan tinggi, bahkan sampai mencapai gelar strata 3 pemerintah juga menyediakan beragam beasiswa. Kini tinggal komitmen pihak pemerintah daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota untuk mengimbangi langkah Presiden SBY dalam berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat tinggal menunggu, apakah Gubernur, Bupati dan Walikota juga punya komitmen untuk memajukan anak bangsa ini. SEMOGA!

Leave a Reply

*