May 22, 2017

Hadiah Dari Sujud Pribadi di Akhir Masa Jabatan

Malang, LP. Masyarakat Kabupaten Malang boleh berlega hati karena menjelang akhir masa jabatannya, Sujud Pribadi telah melayangkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perihal penarikan dan pemungutan dana kepada masyarakat. Surat Bupati Malang Nomor X/742/2407/421.201/ 2010 tanggal 30 September 2010 tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Malang dengan surat Nomor 050/1786/421.101/2010 tanggal 14 Oktober 2010, perihal penarikan dan pemungutan dana kepada masyarakat.

Adapun inti isi surat tersebut adalah bahwa seluruh lembaga pendidikan negeri pada seluruh jenjang mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Malang dilarang melakukan penarikan atau pemungutan dana kepada masyarakat dalam bentuk apapun sebelum mendapat ijin tertulis dari Bupati Malang. Adanya larangan bagi lembaga pendidikan negeri di Kabupaten Malang untuk mengadakan penarikan/pemungutan dana masyarakat sebelum mendapat ijin tertulis dari Bupati Malang ini, merupakan langkah mengadakan pengawasan intern terhadap pendidikan.

Seorang pengamat pendidikan mengatakan bahwa hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Malang, karena pihak satuan pendidikan negeri mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK akan lebih berhati-hati dalam menentukan besarnya dana yang akan dipungut dari masyarakat. “Sebelum memberikan ijin, Bupati Malang harus memeriksa dengan teliti besarnya dana yang akan dipungut oleh pihak sekolah, apakah sudah sesuai dengan program penjamiman mutu pendidikan. Jangan sampai dana yang dipungut dari masyarakat hanya digunakan untuk menambah penghasilan kepala sekolah dan guru. Sebab mereka sudah mendapat tunjangan sertifikasi yang nilainya sebesar gaji pokok.”

Selanjutnya ditambahkan pula bahwa apabila dalam memberikan ijin tertulis ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menyebabkan Bupati Malang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini akan merupakan sebuah permasalahan baru bagi Bupati. Sedangkan seorang ahli hukum menyatakan bahwa apabila pada bulan Nopember ini ada satuan pendidikan negeri yang mengadakan pemungutan dana masyarakat sebelum mendapat ijin tertulis dari Bupati, maka akan mempunyai resiko dilaporkan ke instansi penegak hukum karena melakukan “pungutan liar” atau pungutan tanpa ijin. “Jelas dong! Orang namanya dilarang memungut sebelum mendapat ijin tertulis dari Bupati, lha kalau memungut sebelum mendapat ijin ya namanya melanggar hukum.”



Terbitnya surat Bupati Malang yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini telah meresahkan sebagian besar kepala sekolah di Kabupaten Malang, salah seorang kepala sekolah mengatakan: “Sebelum mengeluarkan surat itu, Bupati Malang seharusnya mengeluarkan Dana BOSDA terlebih dahulu sehingga tidak akan ada lagi sekolah negeri di Kabupaten Malang yang mengadakan pemungutan dana masyarakat. Lha kalau begini ini yang kerepotan kan kita kita ini.”

Apapun alasan yang dipakai oleh kepala sekolah yang jelas peraturan harus tetap dipatuhi, karena salah satu kewajiban bagi guru PNS adalah mematuhi semua jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sebaiknya para kepala sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus betul betul rational dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orangtua siswa dan pemerintah daerah.

Dari hasil pemantauan tim redaksi MEDIA PENDIDIKAN, diperoleh data data bahwa sebagian besar dana hasil pemungutan masyarakat hanya dipergunakan untuk tambahan penghasilan kepala sekolah dan guru-guru yang dirupakan dalam bentuk tunjangan jabatan, uang makan, uang transport dan berbagai macam honor. Anehnya, berbagai tambahan penghasilan guru dan kepala sekolah yang diterima dari hasil pemungutan dana masyarakat tersebut tidak diadakan pemotongan pajak penghasilannya, padahal jumlah keseluruhannya dapat mencapai ratusan juta rupiah pada satuan pendidikan.

Salah seorang orangtua siswa mengharapkan agar Bupati Malang benar benar memeriksa pengajuan ijin yang diajukan oleh satuan pendidikan negeri, terutama yang memungut beaya bulanan diatas Rp.100.000,- dan jumlah siswanya lebih dari 500. Demikian pula apabila sekolah mau mengadakan pemungutan dana insidental dengan alasan pembangunan ruang kelas, aula dan sebagainya. “Karena jarang sekali sekolah memberikan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun kepada orangtua selaku stock-holders, padahal jumlah dananya bisa bisa melebihi satu milyard lebih.”

Leave a Reply

*