January 21, 2017

Memungut Tanpa Musyawarah Kepala Sekolah Dilaporkan

Malang, MP. Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah bahwa setiap pemungutan dana pendidikan dari peserta didik atau orangtua/walinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/ penarikan dana dari orangtua siswa dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang No.050/1786/421.10 1/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penarikan dan pemungutan dana kepada masyarakat.

Maka ketika ada sekolah yang melakukan pemungutan dana masyarakat tanpa berdasarkan peraturan peraturan tersebut akan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Alkisah di Kabupaten Malang terdapat sekolah yang melakukan pemungutan dana kepada orangtua siswa dengan mengabaikan peraturan perundangan yang ada, kebetulan yang ditarik adalah salah seorang yang mengerti tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan.

Dalam catatan orang-tua siswa tersebut selama ini pihak sekolah selalu mengadakan pemungutan dana tanpa mengindahkan segala peraturan-perundangan yang berlaku, oleh karenanya sebagai pembelajaran diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya guna mengetahui apakah yang dilakukan oleh sekolah tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak. Dalam sidang persiapan ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah dana yang dipungut sudah melalui musyawarah sesuai dengan surat edaran Gubernur? Kepala sekolah menjawab belum tapi dananya sudah terlanjur di pungut.

Dengan posisi seperti itu kemudian kepala sekolah mengadakan pendekatan kepada orangtua siswa dan mohon agar gugatan dicabut dengan catatan akan memusyawarakan kembali besarnya dana yang telah dipungut dari orangtua siswa. Oleh karena kepala sekolah berjanji akan memusyawarahkan kembali besarnya dana yang terlanjut dipungut, maka orangtua siswa mencabut gugatannya. Tetapi apa yang terjadi?

Diluar dugaan, pihak sekolah tidak pernah memusyawarahkan besarnya pungutan dana, malahan meminta orangtua siswa untuk melunasi tunggakannya sebesar Rp.1.045.000,- (sejuta empat puluh lima ribu rupiah), dan dengan mengelus dada orangtua siswa melunasinya. Hal ini merupakan kejadian pada tahun pelajaran 2009/2010 yang lalu, dimana bukti bukti masih disimpan dengan baik oleh orangtua siswa. Kemudian pada tahun ajaran 2010/2011 kejadian itu diulangi lagi oleh kepala sekolah dengan menentukan besarnya iuran sekolah bulanan yang besarnya lebih besar daripada tahun ajaran 2009/2010, artinya ada kenaikan yang sangat signifikan. Untunglah Bupati Sujud sebelum mengakhiri masa jabatannya masih sempat membuat surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang intinya melarang sekolah negeri di Kabupaten Malang mengadakan pungutan dana masyarakat sebelum mendapatkan ijin dari Bupati.



Tagihan kepada orang tua siswa dilayangkan melalui pemberian kartu pembayaran atas nama siswa dan orangtua siswa dengan tersenyum melakukan pembayaran sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Orangtua siswa berpikir apakah memang sekarang ini sekolah boleh memungut dana dari masyarakat atau orangtua siswa/wali dengan melawan hukum ? Kemudian orangtua siswa mempelajari kembali semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan beban biaya pendidikan yang seharusnya ditanggung orangtua/wali siswa dan akan melakukan serangkaian “serangan balasan” atas nasib yang menimpa dirinya.

Pertama, Orangtua siswa akan melaporkan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang adanya pelanggaran dalam pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Kedua, orangtua siswa akan melaporkan adanya pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan kepala sekolah kepada Sekretaris Kabupaten Malang selaku Pembina Peegawai Negeri Sipil. Ketiga, orangtua siswa akan mengajukan gugatan pembatalan kartu iuran sekolah yang telah ditentukan tanpa melalui musyawarah dan belum mendapatkan ijin Bupati Malang.

Ketiga langkah ini akan dilakukan secara bersama agar kepala sekolah menjadi pusing, sebagaimana dirinya juga pusing ketika menerima tagihan iuran sekolah yang tidak berdasar hukum itu. Orangtua siswa berharap agar kepala sekolah selaku PNS harus bisa mempertanggung jawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masyarakat pun mempunyai hak dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keywords:

musyawarah sekolah

Leave a Reply

*