March 24, 2017

Mendiknas: Wajib Belajar adalah Program Nasional

Menteri Pendidikan Nasional, Prof Dr HM NUH, DEA beberapa saat yang lalu masih menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan para guru dan kepala sekolah se Kabupaten Malang di Pendopo Agung dengan disaksikan oleh Bupati Malang H Rendra Kresna.

Selain memaparkan beberapa hal tentang perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, mantan Rektor ITS ini juga menjelaskan tentang perlunya diadakan penuntasan Program Nasional Wajib Belajar 9 Tahun yang dilaksanakan terhadap Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan cara apapun dan metode yang bagaimanapun, yang namanya program nasional harus tetap dijalankan dan wajib hukumnya. Sambil berkelakar Menteri Pendidikan Nasional ini mengatakan bahwa bila Kepala Sekolah masih mengadakan pungutan, maka perlu dimutasi jadi penjaga makam saja. Apa yang dikatakan Menteri ini memang sudah menjadi amanat paraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajar jika mengingatkan para guru dan kepala sekolah agar tidak lagi melakukan pungutan dana pada masyarakat.

Akan tetapi jikalau ada masyarakat baik orangtua / wali murid atau yang lain memberi sumbangan ke sekolah, hal ini dinilai mantan Menteri Kominfo wajar saja. Orang nyumbang untuk pengembangan dunia pendidikan itu tidak dilarang, akan tetapi jangan sampai ditarik setiap bulan.



Menteri juga mengharap agar semua guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi melakukan peningkatan kualitas kerjanya dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Pertemuan silaturahmi yang berjalan sekitar 1 ½ jam itu diharapkan membawa dampak positif terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti tidak akan ada lagi pungutan dana terhadap orangtua / wali siswa yang menikmati pendidikan dasar sembilan tahun.

Comments

  1. menurut saya pendidikan nasional harus 12 tahun.harus lulus dulu dari smu.
    mengenai pungutan di sekolah lebih baik dimusyawarahkan dengan orangtua murid,bila orangtua murid setuju maka silahkan saja mengadakan pungutan.

  2. Rudy Kristiadi says:

    Saya melihat ada pungutan sekolah yg tidak terdeteksi oleh Diknas maupun Instansi lain. Buku-buku BOS yg sudah diadakan oleh Pemerintah tidak dimaksimalkan oleh pendidik (guru) tapi malah yg digunakan buku pendukung latihan soal dan lain-lain. Jadi apagunanya Buku-buku yg diadakan oleh Pemerintah kalau tidak dimaksimalkan oleh pendidik (guru). Harapan saya guru bisa dan mau rajin membuat soal dari buku-buku yg telah diadakan oleh pemerintah. Saya kadang suka berburuk sangka terhadap pendidik tentang pengadaan Lembar Kerja Siswa dan buku pendukung lain, apakah ada kerjasama antara penerbit dan kepala sekolah ataupun guru terkait? Masa buku pendukung adanya bukan di toko buku tapi malah di warung nasi dan tempat-tempat yg tidak diperuntukan untuk sekelas buku pelajaran. Saya pernah mengantarkan buku BSE (Program BOS dari Pemerintah) dan bertemu Kepala SMP Negeri 4 Bogor (Bpk. Hasan) beliau berkata “Saya menghimbau kepada guru-guru di SMP Negeri 4 Bogor agar tidak menggunakan buku lain selain buku yg sudah dikeluarkan oleh pemerintah, apabila ada yg memakai buku lain selain buku BSE yg dikeluarkan Pemerintah akan saya tindak tegas.” Apakah itu sama di sekolah lain? Maka dari itu harapan saya tugas dan fungsi KOMITE SEKOLAH yg memantau dan mengawal jalannya kurikulum yg telah dikeluarkan KEMENDIKNAS agar tidak menyeleweng dari jalurnya. Sesegera mungkin melaporkan kepada instansi terkait apabila ditemukan ada penyelewengan atau pengadaan buku diluar jalur kurikulum yg ditetapkan pemerintah.

Leave a Reply

*