September 21, 2017

Pandangan Seorang Politisi Senior Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Batu, MP. Ditemui diruang kerjanya, HM Suhadi politisi senior Partai GOLKAR yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batu ini menerima MP dengan ramah dan senyum khas seorang bapak yang sudah kenyang dengan pahit manisnya kehidupan. Kepada MP HM Suhadi me nyatakan sangat menyambut baik dan penuh kegembiraan atas keluarnya Peraturan Peme rintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peratur an Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Paling tidak hal ini akan mengu rangi beban masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan dibidang pendidikan.

Menurut pendapatnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan ke sejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik memadai akan tetapi mempunyai keterbatasan ekonomi atau masyarakat miskin. Mereka akan sangat di untungkan dengan adanya aturan baru ini, oleh karena itu diharap kan masyarakat lebih memacu anak-anaknya untuk lebih giat belajar agar dapat mencapai ting katan kemampuan akademik yang memadai.

Dengan demikian nantinya akan dapat ikut menikmati pendi dikan pada sekolah menengah dan perguruan tinggi yang ber imbas pada peningkatan SDM masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi tadi, dan hal ini juga akan membawa peningkatan daya saing kehidup annya. Hasil akhir yang akan diperoleh tentunya akan dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik pada masa mendatang. Harapannya pemerintah akan menyusulinya dengan aturan pelaksanaan yang memadai agar dapat dilaksanakan dengan cermat dan tepat.

“Alangkah lebih baiknya kalau ada surat edaran menteri, ada juklak juknisnya, sehingga bisa dilaksanakan dengan cermat dan tepat. Karena dari isi PP tersebut saya melihat kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah daerah masing-masing terkait kemam puannya untuk menopang program tersebut.”



Selanjutnya dijelaskan pula bahwa bila melibatkan peran serta masyarakat dalam menopang kebutuhan anak didik yang “mempunyai keterbatasan secara ekonomi”, harus jelas aturan mainnya sehinga tidak berbenturan dengan aturan atau undang-undang yang telah berlaku selama ini. Dimana kalau tidak jelas aturan pelaksanaan lainnya, tentunya malah akan menimbul kan persoalan baru yang mungkin dapat menghambat program yang diamanahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tersebut sebagai relnya.

Disampaikan pula bahwa dirinya baru saja menerima short massage service (SMS) dari salah seorang anggota DPR-RI yang memberitahukan bahwa saat ini Institut Teknologi Bandung telah melaksanakannya dengan membuka kesempatan kuliah bagi calon mahasiswa yang mempunyai keterbatasan ekonomi dapat menikmati pela yanan pendidikan gratis dan bantuan lainnya yang dibeayai negara. Dan itu bisa diakses melalui website ITB.

“Ini mas, lihat SMS yang saya terima dari anggota DPR RI tentang kuliah gratis di ITB bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi.” katanya mengakhiri wawancara sambil menunjukkan HP pada Media Pendidikan. Selamat bekerja pak Suhadi, masyarakat Kota Batu sangat menantikan hasilnya.

Leave a Reply

*