October 18, 2017

Kepala Sekolah Dan Komite Harus Bertindak Tegas!

Malang, MP. (24/11) Mohammad Dawoed, salah seorang pemerhati pendidikan sangat terkejut sekali melihat pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Malang – terutama adanya pelaksanaan pembangunan proyek DAK yang dalam portal LPSE Kabupaten Malang dinyatakan belum ada pemenangnya akan tetapi kontraktornya sudah melaksanakan pekerjaan dilapangan seperti yang terjadi di SDN Bedali 02 Lawang.

“Ini tidak benar, siapa yang memberikan perintah kerja kalau dalam portal LPSE Kabupaten Malang dinyatakan tidak ada pemenangnya. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah harus bertindak tegas dalam menghadapi kontraktor yang tidak membawa Surat Perintah Kerja (SPK). Kontraktor harus mematuhi peraturan perundang-undangan, tanpa adanya penunjukkan sebagai pemenang lelang, penanda-tanganan kontrak serta SPK, jangan langsung datang ke sekolah kemudian melaksanakan pekerjaan. Ini adalah pelanggaran dan perlu diusut. Siapa yang memberikan perintah kerja wong proyek lelangnya dinyatakan tidak ada pemenangnya.” Katanya serius.

Menurut Mohammad Dawoed, Kepala Sekolah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pelaksanaan program DAK Pendidikan, demikian pula dengan Komite Sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional tentang DAK Tahun 2010 dan Tahun 2011.

Didalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan disebutkan bahwa Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah Berita Acara Serah Terima;
b. Menandatangani berita acara serah terima barang di sekolah;
c. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Komite Sekolah adalah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.



Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan menyebutkan pula adanya sangsi sebagai berikut:
1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

“Nah, apalagi ? Semuanya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, jadi siapapun yang melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan ini, demikian juga dengan kepala daerah yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan akan dikenai sangsi hukum. Menurut saya, sebaiknya pihak terkait tidak menjadikan alasan waktunya kepepet, kemudian masalah prosedur administrasi dikesampingkan. Bisa runyam, nanti!”

Selain memaparkan hal tersebut diatas, Mohammad Dawoed juga mengharapkan agar seluruh komponen masyarakat ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan ini, terutama anggota DPRD Kabupaten Malang. Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan ini berasaskan transparan, yang berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan . Selain itu juga disebabkan besarnya nilai proyek yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Malang saat ini telah mencapai 135 Milyar lebih. Dirinya berharap dengan adanya pelaksanaan Dak ini, sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Malang harus menjadi lebih baik. (MD/MP)

Leave a Reply

*