September 18, 2014

Pungutan Sekolah Akan Dibatasi Tahun 2012

JAKARTA, MP. Harapan masyarakat agar biaya pendidikan dapat diminimalisir akan segera terwujud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berjanji akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang khusus mengatur pembiayaan di tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Peraturan tersebut rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2012 dan demikian juga terhadap sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Lebih jauh dijelaskan oleh mantan Rektor ITS tersebut, bahwa dikeluarkannya PERMEN ini merupakan jawaban atas banyaknya aksi pungutan yang terjadi di satuan pendidikan. Hasil survey yang dilakukan Kemendikbud menyatakan bahwa masih banyak sekolah sekolah yang melakukan pungutan, meskipun sudah menerima Dana BOS. Hal akhirnya berujung meresahkan masyarakat luas.

Nuh menjelasakan bahwa sekolah melakukan pungutan pungutan tersebut karena mereka tidak mengerti bagaimana menutupi biaya operasional sekolah. “Itu salah satu pemicunya, karena BOS yang kita berikan baru meng-cover sekitar 60 sampai 70 persen kebutuhan sekolah. Permen ini secepatnya akan dikeluarkan, karena akan dipakai untuk tahun 2012,” kata Nuh di Jakarta.

Peraturan tersebut akan melarang pungutan disekolah, khususnya dilingkup pendidikan dasar (SD dan SMP) guna memacu terealisasinya program WAJIB BELAJAR 9 Tahun. Sedang untuk lingkup pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dan Perguruan Tinggi akan dianalisa terlebih dahulu.

“Dengan demikian nanti akan bisa diketahui batasan maksimum bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam mengadakan pemungutan biaya. Mereka tidak lagi bisa seenaknya. Kita akan menetapkan plafonnya dan harus tetap mengacu penyediaan 20% bagi anak anak yang tidak mampu.” (MD/MP)

Related posts:

  1. Alokasi Dana BOS Tahun 2012 Naik 40,5%
  2. Apakah Sekolah Harus Gratis dalam Wajib Belajar 9 Tahun?
  3. Kepala Sekolah Dan Komite Harus Bertindak Tegas!
  4. Pungutan Dana Dari Orang Tua Perlu Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nomor 420/6152/032/2005 Tanggal 5 Juli 2005
  5. PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 Standar Kepala Sekolah / Madrasah

Comments

  1. Tuti J. Rismarini says:

    Mohon maaf, jabatan kepala sekolah dan para wakilnya itu termasuk pada jabatan fungsional apa struktural ? Bagaimana halnya dengan tunjangannya ? terimakasih

    • Mohammad Dawoed says:

      Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah jelas disebutkan bahwa baik Kepala Sekolah maupun Wakilnya merupakan tugas fungsional sebagai guru, sedangkan jabatan Kepala Sekolah hanyalah sebagai tugas tambahan.

Leave a Reply

*