May 24, 2017

Keberhasilan Dan Kegagalan Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Pembangunan Bidang Pendidikan

003 keberhasilan & kegagalan SBY

Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai berhasil dalam pembangunan bidang pendidikan, hal ini bisa dilihat dari alokasi anggaran untuk pelayanan pendidikan selama 5 tahun menunjukkan angka yang cukup significan yaitu rata-rata pertahunnya sudah mencapai lebih dari 20%. Selain itu hampir seluruh produk hukum dibidang pendidikan sudah sangat komplit dan memadai. Demikian dikatakan oleh Mohammad Dawoed salah seorang pengamat pendididkan.

“Pertama saya melihat alokasi anggaran pendidikan sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua saya lihat dari produk hukum yang dihasil Kabinet pimpinan pak SBY sudah lengkap, malah dapat dibilang sangat komplit. Demikian pula bila dilihat dari program-program pembangunan dibidang pendidikan yang meliputi program Dana BOS yang saat ini sudah meningkat pada pendidikan menengah yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat . Kemudian dari adanya program DAK bidang pendidikan yang dipergunakan untuk meningkatkan sarana pendidikan yang semula hanya pada pendidikan dasar, tapi mulai tahun anggaran 2014 ini juga sudah merambah ke pendidikan menengah. Hal ini jelas menguntungkan presiden berikutnya yang langsung bisa mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.” Jelasnya.

Dari hasil pantauan Media Pendidikan dilapangan, ternyata apa yang telah dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II ini belum bisa dinikmati oleh masyarakat didaerah. Alokasi anggaran dari APBD selama 5 tahun ini secara formal belum bisa dirasakan, karena masih terkendala oleh tingginya beaya pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang harus ditanggung masyarakat.

Tim Media Pendidikan mengindikasikan belum adanya dukungan yang serius dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Banyak pemerintah provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan masih dibawah 10%, padahal seharusnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBD pemerintah provinsi minimal 20%. Demikian juga demikian juga dengan alokasi anggaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota yang terlihat lebih dari 30%, tetapi sebagian besar hanya untuk membayar gaji guru yang jumlahnya mendominasi PNS di Kabupaten/Kota.

Salah satu contoh kegagalan Kabinet Indonesia Bersatu II yang langsung dirasakan masyarakat didaerah adalah belum dapat dinikmatinya pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar, walaupun hal ini telah diwajibkan oleh UUD 1945, UU tentang Sistim Pendidikan Nasional dan PP tentang wajib belajar. Hal ini dianggap Tim Media Pendidikan merupakan kendala yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada presiden SBY yang ditumpahkan dalam Pemilihan Umum yang baru lalu dimana perolehan suara Partai Demokrat menurun sangat tajam.



Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah bisa dianggap gagal oleh masyarakat, karena banyak pemerintah kabupaten/kota yang dengan secara transparan masih melakukan pemungutan biaya tinggi kepada masyarakat dengan berbagai alasan klise. Demikian juga dengan pendidikan dasar yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dalam pelaksanaan program wajib belajar masih melakukan pungutan yang sangat mahal dengan menciptakan madrasah-madrasah elite yang jauh dari jangkauan masyarakat kecil.

“Sayang, andaikata semua pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota mengerti betapa pentingnya arti program wajib belajar ini bagi masyarakat. Saya yakin seyakin-yakinnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat.” Tutur Dawoed.
Analisa keberhasilan dan kegagalan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam pembangunan bidang pendidikan ini akan dikupas secara tuntas dan komprehensif dalam Media Pendidikan Edisi cetak yang akan terbit beberapa saat lagi.

Leave a Reply

*