July 22, 2017

Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan PP 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

004 mata-uang-rupiah

Dari keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya produk hukum yang telah dibuat, dimana salah satunya adalah penetapan dan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi orang awam untuk dapat memahami peraturan ini. Gabungan pengetahuan dari hukum tata negara dan akuntansi akan menghasilkan pemahaman yang sangat komprehensif.

Untuk edisi kali ini akan dicoba pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerin tah dan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah SMA Negeri, SMK Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang ada didaerah.

Saat ini yang dilakukan oleh SMA Negeri, SMK Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri untuk melaksanakan proses pembelajaran di satuan pendidikan adalah mengadakan pungutan dana yang bersumber dari masyarakat (orangtua siswa/wali). Dana yang dipungut terbagi dari 3 (tiga) macam yang antara lain :
• Iuran Bulanan,
• Iuran Tahunan (daftar ulang), dan
• Sumbangan Pengembangan yang dipungut satu kali selama siswa bersekolah.

Alasan pemungutan biasanya untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan rencana kerja sekolah yang telah disusun.

Teknis pemungutan biasanya dilakukan berdasarkan hasil rapat komite yang dihadiri oleh orangtua/ wali siswa yang diselenggarakan beberapa hari setelah siswa dinya-takan diterima disatuan pendidikan.

Besarnya pungutan untuk iuran bulanan dan daftar ulang biasanya ditentukan secara sepihak oleh pihak sekolah bersama Komite Sekolah, sedangkan sumbangan pengembangan dilakukan dalam rapat tertutup antara pihak sekolah, komite dan orangtua/wali siswa. Hasilnya dianggap sebagai suatu kesepakatan yang dipakai sebagai otoritas untuk memungut.

Dengan proses yang demikian itu, pihak sekolah dan komite sekolah yakin telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

Namun ada pula yang besaran Iuran bulanan dan sumbangan pengembangan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan dasar usulan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh daerahnya. Sehingga kelihatan resmi karena ditetapkan dalam keputusan atau peraturan Kepala Daerah.

Hal yang demikian itu sudah berjalan sejak ditetapkan dan di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 sampai sekarang.

Permasalahannya sekarang, apakah kebiasan pungutan itu dapat dipertahankan ketika banyak per-aturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diundangkan mem punyai kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tersebut ?

Ibarat dijaman rasulullah ketika turun firman Allah yang melarang atau mengharamkan minuman yang bisa memabukkan, atau ibarat orang yang suka daging kambing katika terkena penyakit asam urat ? Apa yang harus dilakukan agar menimbulkan effek sampingan yang sangat menyakitkan atau menderita.

Jadi dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak berdiri sendiri tanpa ada rambu rambu aturan hukum yang lain, yang mungkin membawa persyaratan tertentu dalam pelaksanaannya. Karena sistim hukum di tanah air kita ini adalah sangat komplek dan sudah memadai.



Kalaupun pasal 52 sudah kita penuhi dalam memungut dana yang bersumber dari masyarakat, maka haruslah dipertimbangkan lagi aturan hukum yang lain yang mungkin lebih tinggi tingkatannya, misalnya Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahara an Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan pelaksanaannya sampai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dana satuan pendidik an yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk satuan pendi dikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Madrasah Aliyah Negeri atau Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri sudah ada aturan tersendiri, yang antara lain Undang Undang dasar 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya

Dengan demikian akan dapat dihasilkan pemungutan dana masyarakat dan penggunaannya yang sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku di negeri tercinta ini.

Dan hasilnya aman bagi kepala satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dari jeratan hukum dan juga insan pers yang siap untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan suatu kejadian yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum dan merugi-kan masyarakat, negara dan daerah.

Dalam uji petik yang dilakukan oleh Media Pendidikan beberapa waktu yang lalu menjelang adanya Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2014/2015, terdapat beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan pemerintah daerah yang kurang memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Tim Khusus Media Pendidikan menyadari bahwa semua kejadian ini tidak bisa dilimpahkan kepada kepala satuan pendidikan dan komitenya sebagai pihak yang melanggar aturan hukum, akan tetapi pihak pemerintah daerah, Kementerian Agama harus ikut bertanggungjawab.

Surat wawancara tertulis yang dikirimkan kepada satuan pendidik an menengah, kepala daerah, Kementerian Agama dan berbagai instansi yang terkait merupakan bahan bagi Tim Media Pendidikan untuk mencari solusi yang terbaik agar pengelolaan dan penyelengga raan pendidikan dinegeri ini bisa berjalan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh para pendiri bangsa dan negara ini.

Akhirnya, marilah kita songsong proses pelaksanaan PPDB Tahun 2014/2015 agar berjalan lancar.

(Tim Media Pendidikan)

Leave a Reply

*