July 24, 2017

Abah Anton Tetapkan Besaran Pungutan SMA dan SMK Negeri

Image source: Tempo.co

Image source: Tempo.co

Wali Kota Malang, Muhammad Anton akhirnya menetapkan besaran pungutan maksimal pada SMA dan SMK Negeri di Kota Malang. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah ditekennya pada tanggal 30 Juni 2014 yang lalu.

Peraturan Walikota tersebut sejatinya dibentuk sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pertimbangan lainnya adalah guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA dan SMK Negeri di Malang.

Pungutan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam. Pertama, Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan (PUPENDIK), yang dipergunakan bagi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Besarnya Rp. 200.000,- untuk siswa SMA Negeri dan Rp. 175.000,- bagi siswa SMK Negeri setiap bulannya.

Kedua, Pungutan Dana Investasi Pendidikan (PUNDIP), yang diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan baik biaya operasional maupun biaya investasi non lahan. Adapun besaran yang dikenakan adalah Rp. 3.000.000 untuk siswa SMA Negeri dan Rp. 2.000.000 bagi siswa yang bersekolah di SMK Negeri di Malang. PUNDIP ini hanya dikenakan sekali dan dibayarkan di awal masa studi.



Sementara itu, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota tersebut, orang tua/siswa yang tidak mampu juga dapat diberi keringanan. Caranya dengan menunjukkan Surat keterangan tidak mampu atau Jamkesmas.

Leave a Reply

*