March 24, 2017

Pungutan Dinilai Cacat Hukum, Kepsek Persilahkan Ajukan Judicial Review

sman 1 malang sampingPengamat Pendidikan di Malang Raya, Mohammad Dawoed menilai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri cacat hukum sejak pembentukannya.

Ia berpendapat bahwa seharusnya segala pungutan di daerah yang dibebankan kepada masyarakat itu ditentukan dalam peraturan daerah. Hal itu sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah”.

“Bahkan dalam UU Pelayanan Publik, Pasal 31 ayat 4, sudah diatur harus dengan persetujuan DPRD”, ujarnya.

Dengan demikian pria berusia 61 tahun itu berkesimpulan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak berwenang mengatur besaran pungutan pada SMA dan SMK Negeri di Kota Malang karena masih memerlukan persetujuan DPRD Kota Malang.

Dikonfirmasi melalui SMS, Ketua MKKS Kota Malang Tri Suharno mengatakan bahwa sekolah hanya sebagai pelaksana kebijakan saja. “Jika itu nabrak PP atau peraturan perundangan yang lain bukan kapasitas saya untuk menjawab, secara aturan sudah ada mekanisme judicial review”, katanya.



Seperti diwartakan sebelumnya, Pemerintah Kota Malang telah mengatur besaran pungutan SMA dan SMK Negeri di Kota Malang dan diberlakukan sejak tanggal 30 Juni 2014 yang lalu.

Leave a Reply

*