May 22, 2017

Dinilai Cacat Hukum, Pengamat Gugat Perwali Kota Malang Ke Mahkamah Agung

SMA Negeri 1 Malang

SMA Negeri 1 Malang

Berdasarkan hasil kajian Tim Media Pendidikan terhadap pungutan dana terhadap orangtua/wali peserta didik di Kota Malang, maka demi kepentingan pemberitaan pada tanggal 2 Juni 2014 dikirimkan surat wawancara tertulis kepada Walikota Malang yang intinya :
1. Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dilaksanakan di Kota Malang.
2. Adanya pengelolaan dana satuan pendidikan menengah (SMAN & SMKN) yang bersumber dari orang tua/wali siswa dikelola diluar mekanisme APBD.

Walikota Malang tidak berkenan untuk memberikan jawaban, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2014 Walikota Malang menerbitkan Peraturan Wali-kota Malang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dan Investasi Pendidikan pada sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Pada intinya Walikota Malang telah menyetujui temuan Tim Media Pendidikan dalam masalah pelaksanaan Program Wajib Belajar, sehingga dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tersebut tidak ada lagi aturan tentang pungutan terhadap penyeleng-garaan pendidikan dasar 9 tahun di Kota Malang. Peraturan Walikota hanya mengatur tentang pungutan yang diberlakukan pada pendidikan mene-ngah (SMAN & SMKN).

Setelah melakukan pendalaman terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2014 Tim Media Pendidikan menyurati Walikota Malang untuk memberikan tanggapan dan saran terhadap diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 agar dalam membuat kebijakan yang menyangkut pemungutan dana publik atas pelayanan yang diberikan, Walikota Malang berkenan untuk meninjau kembali Peraturan Walikota tersebut dengan mempertimbangkan :
1. Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena pelayanan pendidikan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik sebagai-mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
2. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerin-tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Wawancara salah seorang warta wan Media Pendidikan dengan Ketua MKKS – SMA Negeri Kota Malang (Drs H Tri Suharno M.Pd) tentang adanya ketidakpastian hukum dalam Peraturan Walikota Malang tersebut dijawabnya sebagai berikut :
“ya Mas tks infonya, sekolah hanya sebagai pelaksana saja, jika itu nabrak PP atau peraturan perundangan yang lain bukan kapasitas saya utk menjawabnya, secara aturan sudah ada mekanismenyauntuk judicial review. suwun.”

Nah, untuk menjawab tantangan Ketua MKKS – SMAN tersebut serta mendapatkan kepastian hukum terhadap terbitnya Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, maka pada tanggal 26 Agustus 2014 Mohammad Dawoed selaku ketua Tim Media Pendidikan secara resmi mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kepanjen.

Hal hal mendasar yang dijadikan alasan hukum dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materi tersebut meliputi :
1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur an Perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang tuntutan yang diajukan kepada Mahkamah Agung adalah agar Peraturan Walikota Malang tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, peraturan itu harus dibatalkan secara ex-tunc. Artinya semua akibat hukum yang ditimbulkan dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Malang itu harus dibatalkan pula.



Dengan adanya ketegasan dari Ketua Tim Media Pendidikan untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materi tersebut membuat para pelaksana pelayanan pendidikan dikota Malang berusaha untuk mengadakan “sharing” dengan maksud agar Ketua Tim Media Pendidikan mencabut Permohonan Keberatan Hak Uji Materi tersebut, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena mereka tidak membawa surat kuasa dari Walikota Malang.

Pengajuan Permohonan Keberat an Hak Uji Materi yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Agustus 2014 tersebut sempat tertahan dan tidak dikirimkan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014, oleh karenanya Ketua Tim Media Pendidikan segera menyurati Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memperoleh klarifasi dan penjelasan tentang keterlambatan pengiriman ke Mahkamah Agung RI sampai 2 (dua) bulan.

Akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan surat jawaban kepada Ketua Tim Media Pendidikan yang menyatakan bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materi terhadap Peraturan Walikota Malang tersebut telah dikirimkan ke Mahkamah Agung pada tanggal 12 Nopember 2014. Hal ini berarti pengirimannya mengalami keterlambatan sekitar 2,5 (dua setengah) bulan, karena berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi menyatakan “Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikutnya setelah pendaftaran.”

Tim Media Pendidikan sangat menyayangkan adanya keterlambatan pengiriman berkas pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materi tersebut, karena menurut Tim Media Pendidikan kata “pada hari berikutnya mempunyai pengertian sehari setelah pendaftaran atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu. Tetapi kenyataannya, keterlambatan tersebut telah mencapai 2 (dua) bulan lebih.

Pihak Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan penjelasan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan adanya pemeriksaan kelengkapan berkas yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Jadi memang membutuhkan waktu agar tidak terjadi kesalahan.

Tim Media Pendidikan akan melakukan upaya kepada pihak yang berwenang agar masalah keterlambatan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Kepanjen yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. (MD/Malangkota)

Download Surat Permohonan Pengujian Formil Perwali Kota Malang di Mahkamah Agung

Leave a Reply

*