July 24, 2017

Kartu Indonesia Pintar, Gebrakan Pertama Presiden Jokowi

kartu indonesia pintar

Sebagaimana dijanjikan dalam masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Nopember 2014 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif.

Alasan yang mendasari diterbitkannya Instruksi Presiden ini adalah “untuk meningkatkan effektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat”.

Instruksi yang ditujukan kepada hampir seluruh menteri Kabinet Kerja, para Gubernur dan para Bupati/Wali-kota ini yang pertama adalah untuk “mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluar ga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha”.

Didalam Instruksi Presiden ini Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditugaskan untuk :
a. meningkatkan koordinasi pelaksana an dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.
b. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Pro-gram Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Pro-gram Indonesia Sehat dengan melibatkan Menteri terkait, para Gubernur, para Bupati/Walikota dan Tim Nasional Percepatan Penanggul angan Kemiskinan.
c. meningkat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat pada Kementerian/ Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemba-ngunan Manusia dan Kebudayaan.
d. melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat sekurang-kurang nya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Untuk Menteri Koordinator Bi dang Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal ini secara khusus ditugaskan untuk :
a. meningkatkan koordinasi kebijakan politik, hukum dan keamanan terkait dengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat;
b. meningkatkan koordinasi dan evalu asi perkembangan politik, hukum dan keamanan terkait dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Menteri Perencanaan Pemba-ngunan Nasional/Kepala BAPPENAS melakukan perencanaan dan pengang garan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Khusus untuk Kartu Indonesia Pintar telah diserahkan tanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Perce patan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Provinsi dan Peme rintah Kabupaten/Kota dengan pene tapan sasaran Program Indonesia Pintar.
b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indone sia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.
c. membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada disekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebu dayaan.
d. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar.
e. menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar dilingkup Kementerian Pendi dikan dan kebudayaan.
f. melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurang nya 3 (tiga) bulan sekali atau se waktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebu dayaan.



Untuk mengawasi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat, dalam Instruksi Presiden tersebut juga ditugaskan kepada Jaksa Agung untuk secara khusus :
a. memberikan advokasi kepada Ke-menterian/Lembaga terkait pelaksa naan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk menghindari terjadinya penyimpa-ngan dan penyelewengan.
b. mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Sedangkan untuk mengamankan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat ini, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk memberi kan dukungan dan bantuan pengaman an pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Demikan pula kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia diberi tugas pula untuk :
a. meningkatkan kegiatan kepolisian yang bersifat pre-emptif (bimbingan dan penyuluhan) kepada masyarakat khususnya penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk menghindari terjadinya penyimpang an dan penyelewengan.
b. mempercepat penanganan dan pe nyelesaian proses hukum bagi pelaku penyimpangan dan penyele wengan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Sedangkan untuk para Gubernur, ditugaskan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat didaerah masing masing.

Sementara itu kepada para Bupati/Walikota juga ditugaskan untuk dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Tim Media Pendidikan dalam hal ini memberikan apresiasi terhadap cara Presiden Joko Widodo dalam membuat dan mengamankan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Hal ini disebabkan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam era Reformasi tidak pernah ada ketegasan terhadap pengamanan program yang bersifat nasional sampai didaerah.

Sebagai contoh misalnya, Program Wajib Belajar 9 Tahun yang diamanatkan konstitusi yang didukung oleh Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, semuanya kandas dan tidak sampai sukses didaerah. Akibatnya masyarakat masih dibebani berbagai pungutan dalam menyekolahkan anaknya pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

Bukan hanya harapan Tim Media Pendidikan, akan tetapi mungkin juga harapan seluruh masyarakat Indonesia agar berbagai program nasional dapat berjalan dengan lancar dan sukses di daerah khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
(MD/Jakarta)

Leave a Reply

*