July 22, 2017

Pelaksanaan DAK Pendidikan 2014 Jangan Sampai Tabrak Perda

DAK Pendidikan di Singosari Malang

Pelaksanaan DAK di SMKN 2 Singosari, Kabupaten Malang

Hasil pantauan Tim Media Pendidikan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Malang mendapati adanya beberapa sekolah penerima dana DAK untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) masih kurang memperhatikan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan, padahal untuk mendirikan bangunan baru diwilayah Kabupaten Malang telah diatur segala sesuatu yang menjadi persyaratan baik dilihat dari segi teknis dan administrasinya.

Dalam pasal 13 ayat (1) peraturan daerah ini dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang mendiri-kan bangunan wajib memilik ijin mendirikan bangunan, sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang atau badan dalam mengajukan ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Perda tersebut juga mengatur adanya larangan untuk melaksanakan pekerjaan fisik sebelum memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (1). Jadi seharusnya para penerima dana DAK memenuhi ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.

Dan penting juga untuk diketahui oleh para penerima dana DAK tersebut tentang ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan-2 dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam setiap kesempatan jumpa dengan insan pers (pers gathering), Bupati Malang selalu menyatakan bahwa setiap pembangunan bangunan baru dalam proyek DAK harus memiliki IMB terlebih dahulu.



Demikian juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah memberitahukan kepada Media Pendidikan bahwa dirinya telah mensosialisasikan adanya keharusan bagi sekolah penerima DAK untuk memiliki ijin bangunan dalam melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB) atau lainnya.

Hasil pemantauan Tim Media Pendidikan dilapangan mendapati adanya beberapa sekolah negeri yang belum mengurus ijin mendirikan bangunan, tetapi karena dikerjar waktu untuk segera menyelesaikan pekerjaan terpaksa hanya sebatas pengajuan permohonan ke instansi terkait.

Tim Media Pendidikan masih mengharapkan sepenuhnya agar para penerima DAK mematuhi semua ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007, karena selain merupakan penambahan pendapatan daerah juga menyangkut masalah teknis bangunan yang harus didahulukan, utamanya karena bangunan tersebut merupakan bangunan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya pemantauan akan dilanjutkan kepada sekolah sekolah swasta yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Malang.
(MD/Malangkab)

Leave a Reply

*