March 24, 2017

Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi

Kantor Gubernur Jatim

Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, di Surabaya

Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan terjadi perubahan yang cukup significant mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Untuk mengetahui hal ini marilah kita simak bersama pasal pasal yang ada dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dibawah ini :

Pasal 9
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Pasal 15
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteriapembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerin tahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pemerintah Pusat :
a. Penetapan standar nasional pendidik an.
b. Pengelolaan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi :
a. Pengelolaan Pendidikan Menengah
b. Pengelolaan Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten/Kota :
a. Pengelolaan Pendidikan Dasar.
b. Pengelolaan Pendidikan.

KURIKULUM

Pemerintah Pusat :
Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.



Pemerintah Provinsi :
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.

Pemerintah Kabupaten/Kota :
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

AKREDITASI

Akreditasi perguruan tinggi, pendidik an menengah, pendidikan dasar, pendi-dikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sepenuhnya.

PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

Pemerintah Pusat :
a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.
b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.

Pemerintah Provinsi :
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

PERIJINAN PENDIDIKAN

Pemerintah Pusat :
a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.

Pemerintah Provinsi :
a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten/Kota :
a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAHASA & SASTERA

Pemerintah Pusat :
Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.

Pemerintah Provinsi :
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Undang Undang yang tebalnya 460 halaman ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2014 di Jakarta dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Oktober 2014.

Untuk lebih mendalami secara komprehensif, pembaca dapat mengunduh pada portal Sekretariat Negara Republik Indonesia.
(MD/Jakarta)

Keywords:

uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai pengalihan kewenangan

Leave a Reply

*