October 22, 2014

Tentang

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagaimana diuraikan dalam pasal 28 C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dikatakan pada ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan pada pasal 31 dijelaskan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan sebagai amanat para pendiri negara (the founding father) yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur lebih jelas tentang pola dasar pengelolaan masalah pendidikan yang secara komprehensif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan lainnya, baik yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur, Dinas Pendidikan Propinsi, Bupati /Walikota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampai pada pengelola satuan pendidikan dalam hal ini sekolah-sekolah.Salah satu yang juga diatur dalam semua peraturan pendidikan tersebut adalah pentingnya peranan masyarakat dalam memajukan pengelolaan pendidikan, baik dari orangtua peserta didik, masyarakat pendiri satuan pendidikan, dunia usaha dan masyarakat lainnya yang mempunyai perhatian terhadap dunia pendidikan. Peranserta masyarakat dalam dunia pendidikan akan meliputi penyediaan dana, penyediaan sarana dan prasarana, keikutsertaan dalam pendirian dan pengelolaan pendidikan, sumbangan pemikiran berupa konsep usulan dan solusi dibidang pendidikan dan lain. Dengan demikian maka pengelolaan pendidikan diharapkan akan dapat dilakukan bersama secara berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat guna mencapai standar pendidikan yang diinginkan.

Sampai saat ini belum ada titik temu yang melegahkan semua pihak dalam pengelolaan dunia pendidikan ini. Pemerintah berkali-kali mengeluarkan peraturan perundangan demi memperbaiki sistem pendidikan yang ada dan masyarakat seringkali mengeluh adanya beaya pendidikan yang harus ditanggung. Belum adanya titik temu antara keduanya ini akan dapat dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan program pendidikan dalam suatu sistem komunikasi yang dapat dipakai oleh pihak pihak yang berkepentingan dan mempunyai perhatian terhadap dunia pendidikan.

Bertitik tolak dari hal hal tersebut dengan disertai maksud untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan dipandang perlu adanya suatu wadah yang dapat menampung segala aspirasi yang berkembang didunia pendidikan. Sebagai pemerhati dunia pendidikan yang cukup lama, akhirnya dicapailah suatu kata sepakat untuk mendirikan suatu surat kabar berbentuk tabloid yang akan ikut berperanserta dalam dunia pendidikan dengan nama “MEDIA PENDIDIKAN”.

Media Pendidikan ini akan mencoba untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dunia pendidikan, terutama yang berada diwilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Penyampaian informasi dari instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Malang, penyampaian informasi situasi yang berkembang dimasyarakat, pemecahan masalah berupa solusi yang didasarkan pada pendekatan peraturan perundangan yang berlaku akan merupakan salah satu jalan keluar mencapai keseimbangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dunia pendidikan. Harapan ini memerlukan dukungan positif dari berbagai elemen masyarakat guna menciptakan keseimbangan persepsi dan situasi yang kondusif dalam dunia pendidikan secara berkala dan berkesimbungan. S e m o g a.

 

Drs. Ec. Mohammad Dawoed
Pemerhati Pendidikan