May 20, 2019

Tanggapan Pemprov Jatim Terhadap SK Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008

gedung grahadi8

Berdasarkan hasil konfirmasi berita dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor 042/361/202.4/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan Umum menjelaskan hal hal sebagai berikut : Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibidang pendidikan adalah “Pemerataan dan Percepatan Pendidikan” yang pada tahun 2009 ini difocuskan pada (a) Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah […]

Benarkah Musrenbang Kab Malang Belum Mengakomodir Reformasi Bidang Pendidikan

Dr H Nehrudin, SE., Msi

Pada tanggal 31 Maret 2009 yang baru lalu, Pemerintah Kabupaten Malang kembali gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk kesekian kalinya. Tema pembangunan tahun 2010 adalah Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Pelayanan Publik. Hadir dalam kesempatan ter sebut Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Perwakilan Bappeprop, Bakorwil III Malang, Perwakilan dari BUMN dan BUMD, seluruh Kepala SKPD, […]

Peningkatan Profesionalisme Guru Eks Wilayah Kawedanan Tumpang

KAB MALANG

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah menyelengga rakan pelatihan tentang CTL atau dalam istilah asingnya Contextual Teaching Learning. Pelatihan pelatihan serupa akan diadakan disetiap eks wilayah kawedanan yang tersebar diseluruh Kabupaten Malang. Khusus untuk guru-guru yang berdinas di SMP Negeri se eks Kaweda nan Tumpang, yang meliputi SMPN 1 Tumpang, SMPN […]

DPRD Kab Malang Memilih "Bungkam"

Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional melalui suratnya No 186/MPN/KU/2008 tertanggal 2 De sember 2008 untuk menggratiskan beaya operasional sekolah SD dan SMP Negeri seluruh Indonesia telah menghebohkan pejabat dan praktisi pendidikan di Malang Raya. Redaksi melayangkan surat kepada para wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Malang, masing masing kepada Ketua DPRD yang tindasannya disampaikan kepada […]

Tanggapan Pemkab Malang Terhadap Surat Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2008

Pemerintah Kabupaten Malang

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam menanggapi surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008 yang […]