May 20, 2019

Peran Serta Masyarakat di Satuan Pendidikan

Nasional

Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini adalah lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan berlakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional berubah pulalah pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Pasal 54 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 1. Peranserta masyarakat dalam […]

Paguyuban Kelas – Organisasi Baru Diluar Komite Sekolah

Dengan adanya publikasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan program wajar pendidikan dasar 9 tahun gratis diberbagai media elek-tronik, maka bermunculan cara baru untuk mengadakan pungutan dana dari orangtua siswa yang dilakukan oleh beberapa sekolah negeri. Hal ini dapat dimaklumi karena dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan untuk menjalankan proses pembelajaran […]

Pungutan Dana Dari Orang Tua Perlu Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nomor 420/6152/032/2005 Tanggal 5 Juli 2005

Pemprov Jatim

Menjelang tahun ajaran baru 2009/2010 kemarin, tim investigasi Media Pendidikan berhasil mengum pulkan data-data pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa sekolah negeri yang diduga menyalahi aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak diberlaku-kannya pemberian dana BOS bagi SD/MI dan SMP/MTs serta dana BKM bagi SMA/SMK/MA, maka […]

Peranan komite Sekolah Pada Tingkat Satuan Pendidikan

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam peren canaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan (lihat pasal 18), maka sudah selayak nya masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hak dan kewajibannya secara rinci dan jelas. Akan tetapi pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan […]

Dewan Pendidikan Kab Malang

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam dunia pendidikan yang meliputi peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam menjalankan peran sertanya dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang […]