July 16, 2019

Pungutan Dinilai Cacat Hukum, Kepsek Persilahkan Ajukan Judicial Review

sman 1 malang samping

Pengamat Pendidikan di Malang Raya, Mohammad Dawoed menilai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri cacat hukum sejak pembentukannya. Ia berpendapat bahwa seharusnya segala pungutan di daerah yang dibebankan kepada […]

Abah Anton Tetapkan Besaran Pungutan SMA dan SMK Negeri

Image source: Tempo.co

Wali Kota Malang, Muhammad Anton akhirnya menetapkan besaran pungutan maksimal pada SMA dan SMK Negeri di Kota Malang. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah ditekennya pada tanggal 30 Juni […]

Transparansi Laporan Dana BOS Pendidikan Dasar Di Kota Malang

008 SMP-_KOTA_MALANG

Sebagaimana dikehendaki oleh Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dimana setiap satuan pendidikan wajib melaporkan penggunaan Dana BOS secara on-line dalam rangka menjamin terlaksananya akuntabilitas pengelolaannya. Hasil penelusuruan pada situs lapor.bos.kemdikbud.go.id beberapa saat yang lalu tepatnya tanggal 9 Mei 2014, Media Pendidikan menemukan bahwa : Dari 270 Sekolah Dasar yang […]

Alokasi Anggaran Program Pendidikan Menengah Kota Blitar

007 walikota Blitar

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tanggal 9 Mei 2012 mengamanatkan kepada seluruh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dalam situs websitenya mencantumkan masalah transparansi anggaran, akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang belum mematuhinya. Bahkan ada Pemerintah Kota di Indonesia ini yang dengan sengaja tidak melaksanakan dan cenderung menyembunyikannya dengan dipoles penampilan […]

Peranan Pemerintah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Pendidikan Menengah

006 SMKN 1 Singosari

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang UPTD Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2010 adalah berjumlah 20 sekolah yang terdiri dari 13 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri. Untuk mengukur tingkat peranan […]