May 19, 2019

Pandangan Seorang Politisi Senior Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Suhadi

Batu, MP. Ditemui diruang kerjanya, HM Suhadi politisi senior Partai GOLKAR yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batu ini menerima MP dengan ramah dan senyum khas seorang bapak yang sudah kenyang dengan pahit manisnya kehidupan. Kepada MP HM Suhadi me nyatakan sangat menyambut baik dan penuh kegembiraan atas keluarnya Peraturan Peme rintah Nomor […]

Opini Masyarakat Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan

hari-sasongko

Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang menyambut baik hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang memberikan nuansa sejuk bagi warganegara Indonesia yang mempunyai kemampuan akademik memadai tetapi keadaan ekonominya terbatas. Kepada Media Pendidikan pria yang dikenal dekat dengan wartawan ini menyatakan perlu diberikan batasan tentang arti keterbatasan ekonomi yang dimaksud. “Menurut saya mereka harus […]

Pemerintah Wajibkan PTN Terima Peserta Didik yang Kurang Mampu

Menjelang tahun pelajaran dan tahun perkuliahan 2011 – 2012 ini masyarakat yang mempunyai keterbatasan di bidang ekonomi akan mendapatkan angin segar, pasalnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada pasal 53A telah diatur adanya kewajiban bagi satuan pendidikan menengah dan […]

Pemerintah harus menindak tegas Kepala Satuan Pendidikan yang memungut dana masyarakat

Bagaimana pandangan ahli hukum terhadap pelaksanaan program nasional wajib belajar pendidikan dasar? Advokat dan konsultan hukum wanita yang sering terjun dalam masalah perlindungan wanita dan anak-anak ini lebih mengedepankan tinjauannya berdasarkan aturan hukum yang ada. Dirinya tidak mau terjebak untuk memberikan komentar yang bersifat memberi peluang kepada setiap orang untuk melakukan tindakan melawan hukum dan […]

Memungut Tanpa Musyawarah Kepala Sekolah Dilaporkan

soekarwo

Malang, MP. Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah bahwa setiap pemungutan dana pendidikan dari peserta didik atau orangtua/walinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/ penarikan […]